BIJAK ONLINE (Padang Pariaman)-- Anggota DPR RI, H. Jhon Kenedi Azis, SH mengatakan, Propinsi Sumatera Barat, dengan bertahan pada pemerintahan nagari, setiap tahunnya merugi Rp 6-7 triliun setiap tahun, dibandingkan dengan propinsi lain yang mempunyai pemerintahan terendahnya desa.
Hal itu diungkapkan Jhon Kenedi Azis, dalam acara Silturahmi dan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, dengan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padang Pariaman, Minggu (30/8/2015) di rumah Dinas Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni, Karan Aur Kota Pariaman.
Dikatakan, propinsi Aceh dan Bengkulu, punya penduduk jauh lebih sedikit dari Sumatera Barat, dana pusat dari Kementerian Daerah Tertinggal, jauh lebih besar, Sumbar hanya berkisar Rp. 800 miliar, sedangkan mereka mendapatkan dana triliyunan setiap tahun.
Pertemuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padang Pariaman dengan Jhon Kenedi Azis, banyak diisi dengan dialog dan diskusi, terhadap kemajuan pembangunan Padang Pariaman, pada khususnya dan Sumatera Barat, pada umumnya.
Pertemuan antara ajo Jhon Kenedi Aziz dengan MUI, disamping juga hadir Pimpinan Pondok Pesantren se Padang Pariaman dan generasi muda NU Padang Pariaman, acara disamping soalisasi juga disebut dengan Silaturahmi tersebut, banyak ungkapan dan harapan yang disampaikan peserta kepada Jhon Kenedi.
Ali Basyar Tk. Sutan Sinaro, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ambung Kapur, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, mempertanyakan, kenapa sejak Presiden RI dimpimpin Jokwododo-Jusuf Kalla, tidak ada lagi dana bos untuk sekolah swasta dan begitu tentang dana hibah untuk organisasi sosial kemasyarakatan.
Menurut Jhon Kenedi Aziz, dana bansos yang semasa Presiden SBY, dialihkan oleh Jokowido kepada masyarakat yang tidak mampu dengan system penerimaanya pakai kartu, sudah banya banyak kartu yang dikeluarkan Jokowi, sejak dia mempin sampai sekarang dan kemungkinan masih ada kartu baru lagi yang akan dikeluarkan.
Disamping itu Jhon Kenedi Aziz, mengaku bersama dengan anggota DPD RI dan Anggota DPR RI yang berasal dari Sumatera Barat, untuk bisa mengembalikan nagari menjadi desa kembali, karena kalau Sumatera Barat kembali pemerintahan terendah menjadi desa, akan menambah dana untuk Sumatera Barat Rp. 6-7 triliyun setiap tahun.
“Kini dengan pemerintahan nagari dana pusat untuk daerah yang langsung ke nagari berkisar sekitar Rp. 800 milyar, kalau memang setip nagari menerima Rp. 1 milyar”, ujar Jhon Kenedi. (ya)