BIJAK ONLINE (Padang)-Sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Priadi Syukur menegaskan, mundurnya PNS dari kepengurusan KONI Sumbar, tidak akan mempengaruhi prestasi atlet atau kontingen Sumbar di PON Jabar, September, 2016 mendatang.
"Pengurus KONI Sumbar itu, kan tidak PNS saja, tetapi ada dari pihak swasta," kata Priadi Syukur ketika dihubungi, Tabloid Bijak dan Padangpos.com, Selasa, 5 April 2016.
Menurut Priadi, prestasi atlet itu kan tergantung atlet, pelatih dan pengurus cabang olahraga yang bersangkutan. "Keberadaan KONI kan hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan tentu harus tunduk kepada pemerintah. Kemudian yang namanya mekanisme pembinaan tetap jalan sebagaimana mestinya," kata Kadispora ini sembari menambahkan, dirinya yang selama 12 hari pergi umrah, yang namanya kegiatan Dispora tetap jalan.
Kemudian, kata Priadi Syukur, dirinya ditelepon anggota dewan yang mempertanyakan masalah mundurnya PNS di kepengurusan KONI Sumbar yang dikaitkan dengan prestasi atlet. "Lantas kepada pak dewan itu saya jawab, tak ada masalah dan tak ada pula kaitannya," tegasnya.
Sedangkan mengenai pertanyaan anggota dewan yang menyebutkan Kadispora menghambat penyaluran dana, kata Priadi Syukur lagi, sudah pula diberikan penjelasan sesuai faknya. "Masalah keterlambatan pencairan dana APBD untuk kegiatan KONI itu, karena KONI tidak membuat kegunaaan anggaran sesuai R A B dan kemudian tak pula dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggara sebelumnya. Jadi masalah keterlambatan tersebut, dari KONI itu sendiri yang tidak mengacu kepada mekanisme pengajuan anggaran, dan bukan kesalahannya di dispora," katanya.
Sebagai contoh, lanjut Priadi Syukur, KONI mengajukan anggaran untuk membeli sepatu. Tapi, KONI tidak merinci berapa pasang sepatu yang akan dibeli dan apa pula mereknya dan berapa pula harga satuannya. "Sementara menurut DPKD, setiap membeli sesuatu barang harus jelas rinciannya dan bukan dinilai secara gelondongan," paparnya. (PRB)