BIJAK ONLINE (SOLOK)-Masalah kabut asap yang sudah hampir seatu bulan menyelimuti bumi bareh Solok dan daerah Sumatera lainnya, masuk menjadi pembahasan serius di DPRD Kabupat6en Solok, melalui Sidang Paripurna tentang pandangan Fraksi terhadap APBD Perubahan 2015 Kabupaten Solok, Selasa (8/9).
Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok, Hardinalis dan dihadiri oleh Pj Bupati Solok, Devi Kurnia, Wakil Ketua DPRD, Yondri Samin dan Septrismen serta anggota DPRD lainnya. Selain itu juga hadir Kepala SKPD, Instansi vertikal, Polres Arosuka, para camat se Kabupaten Solok, hormas, pimpinan partai politik dan wartawan.
Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Solok misalnya, Fraksi ini mendukung pembelian masker dengan menambah anggaran sebesar Rp 75 juta untuk pembelian masker. “Masalah kabut asap ini kan sangat sakral dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Untuk itu, Fraksi Golkar setuju dana untuk Dinkes dalam anggaran perubahan untuk pembelian masker, “ tutur juru bicara Fraksi Golkar, Kasmudi, Z, SH.
Hal serupa juga disampaikan anggota DPRD Kabupaten Solok dari PDI P, yang dibacakan oleh Suri Maryadi, menurutnya, Dinas Kesehatan harus segera melakukan pembagian masker kepada warga. Kalau tidak, kabut asap bisa merusak kualitas udara dan menganggu kesehatan masyarakat dan Dinkes perlu melakukan tindakan cepat.
Disaat daerah lain sibuk mengurus warganya untuk terhindar dari kabut asap, Dinas Kesehatan Kabupaten Solok terkesan cuek terhadap bahaya kabut asap yang sudah satu bulan melanda daerah ini. Selain warga, tanaman pertanian warga juga tampak mulai rusak oleh tebalnya kabut asap di Kabupaten Solok. “Dinas Kesehatan harus cepat bertindak, kalau tidak masyarakat bisa diserang berbagai penyakit dan saluran pernafasan,” ungkap Rusmel (50).
Sementara Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Solok, dr. Mirsal, menuyebutkan bahwa pihaknya akan membagikan masker kepada masyarakat, namun dana untuk itu belum ada. Ada kesan tidak serius, bahwa Pemkab Solok dinilai tidak peduli dan lalai dalam pengadaan kebutuhan mendadak bagi kepentingan masyarakat. Ibaratnya, ketika terjadi sakit hari ini, tetapi pengobatannya dilakukan besok.
Mirisnya, jawaban Kadis Kesehatan yang melakukan pembelian masker tidak bisa dibeli begkitu saja, terkesan asal jawab. Ia bahkan menyebutkan, setiap pengadaan barang dari uang negara harus pakai tender. Karena itu, pihaknya belum bisa memastikan kapan masker dapat dibagikan. “ Nyo bali barang negara ko pakai tender lo mah. Pakai aturan,” tutur Mirsal seenaknya (wandy)