BIJAK ONLINE (PAINAN)-Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan tiga besar dalam Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) 2018 di Padang.
Ketua Umum, Zul Akhyar menyampaikan KONI Pesisir Selatan optimis mampu meraih target tersebut. Hal itu melihat potensi atlet yang dimiliki daerah.
"Di event sebelumnya kita di nomor enam. Tapi selisih dengan nomor lima dan empat tidak terpaut jauh," kata pria yang akrab dipanggil Al Kafon itu dalam sambutannya pada pelantikan dan pengukuhan Pengurus KONI Pesisir Selatan masa bakti 2017-2021.
Pelantikan dan pelatihan dilakukan Ketua Umum Koni Sumatera Barat, Syaiful. Dalam acara tersebut, hadir Sekretaris Daerah, Erizon, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sirdin Masrul.
Kepala Dinas Perhuhungan, Nuzirwan, perwakilan Dandim 0311 Painan. Selain dari potensi atlet yabg ada, ke depan KONI secara intens akan mencari bibit-bibit unggul yang mampu diandalkan.
Salah satu upaya pencarian bibit adalah dengan menggencarkan event-event lokal seperti Pekan Olahraga Daerah (Porkab).
"Event itu sangat penting. Karena dari situ baru kita tau potensi yang kita miliki. Sebenarnya banyak, tapi aelama ini mereka tidak mengapung," ujar mantan Ketua Cabang Badminton Pesisir Selatan itu.
Sementara, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, Syaiful mengapresiasi langkah-langkah KONI Pessel dalam memajukan dunia olahraga daerah.
Menurutnya, potensi olahraga Pessel dapat diandalkan. Hal itu terbukti dengan banyaknya lahir pemain-pemain berskala nasional maupun internasional seperti pada paralayang dan gulat, misalnya.
"Bahkan, atlet paralayang Pessel juga telah membela merah putih. Dan tengah dipersiaplan dalam Asian Games 2018 nanti," sebutnya.
Sedangka Sekretaris Daerah, Erizon menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap dunia olahraga di kabupaten ini.
Dukungan itu terkonfirmasi dari bakal dicairkannya bonus para pelatih dan official pada Porprov tahun 2016 silam. Kendati demikian, ia juga meminta KONI Pesisir Selatan untuk transparan dalam penggunaan anggaran.
"Jika tidak nanti akan bermasalah hukum. Makanya, harus ada program dan rencana anggaran dengan jelas," tutupnya. (Teddy Setiawan)