TABLOID BIJAK (Padang)--Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mendampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P , yang melakukan kunjungan kerja dan sekaligus , meresmikan Gedung Muhammad Yamin Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat, di Universitas Negeri Padang (UNP), Kamis, 26 April 2018.
"Saya kaget di Padang masih ada SMP yang ujian nasional dengan kertas, dan saya garis bawahi untuk terus tingkatkan," ujar Muhajir Effendy.
Muhajir Effendy menyampaikan, mulai tahun ini Kemendikbud tegaskan seluruh UPT di daerah merupakan satu kesatuan, dan salah satu tugas UPT di daerah adalah mengawal anggaran baik Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer oleh pusat ke daerah, sehingga dana itu digunakan efektif dan efisien.
Kemudian Muhajir Effendy menjelaskan, jangan terkungkung oleh nama-nama Hamka, Yamin, Hatta, yang terpenting ada Hamka-Hamka baru, Hatta-Hatta baru, jangan-jangan sudah selesai."Mereka yang besar di Sumatera Barat bukan karena karyanya, tapi karena perjuangan di bidang pendidikan," katanya sembari menambahkan, di bidang pendidikan, Sumatera Barat akan kehilangan sejarahnya, dan jangan-jangan sudah tidak ada lagi Yamin-Yamin baru.
Dengan adanya UU Otonomi Daerah (OtDa), dan UU 23 Tahun 2014, fungsi pendidikan semakin dialihkan ke daerah, dan provinsi bertanggung jawab untuk SMK/SMA dan Kab/Kota SD, SMP, dan PAUD."Sekarang walau kewenangan dilimpahkan ke Kabupaten/Kota, namun tanggung jawab tetap di Mendikbud dan persoalan itu tanggungjawab saya, tapi tidak punya wewenang, Karena itu, Kementerian perlu punya perpanjangan tangan untuk awasi pelaksanaan di daerah," ujar Muhajir Effendy.
Lebih lanjut Muhajir Effendy, Kalau di Sumatera Barat pendidikan belum maju, yang tanggung jawab tidak hanya pemerintah tapi aparat UPT juga harus tanggung jawab."Kalau saya suruh milih, pilih mana bangunan tidak bagus tapi penanganan di pendidikan hebat, saya pilih itu. Lebih baik tak punya gedung bagus namun penanganan pendidikan di daerah bagus, daripada gedung bagus, namun penanganan tak maksimal, meski memang, kerja akan lebih bagus kala gedungnya bagus, dan itu lebih hebat," ujarnya.
Muhajir Effendy juga menyampaikan, Sekolah gratis itu tidak ada, kalau ujung-ujungnya pakai APBD atau APBN, itu namanya didanai negara, bukan gratis. Komite sekolah adalah alat paling efektif untuk yakinkan masyarakat dan keluarga bahwa pendidikan harus ikut mereka biayai, dan yang miskin saja yang dibiayai. Kalau ada sekolah memungut biaya, sesuai peraturan Mendikbud, Peraturan 75 tahun 2017, kalau ada cyber pungli tangkap, dan laporkan ke Mendikbud.
Selain itu, Nasrul Abit menyampaikan, Provinsi Sumatera Barat mempunyai APBD Rp 1,6 triliun, hanya 12 persen dari APBD. "Kami ada 370 SMA/SMK, dan pada waktu pemindahan SMA/SMK ke provinsi butuh gaji Rp 1,4 triliun dan kami dibantu pusat Rp 700 miliar, artinya 700 miliar di bawah provinsi," ujar Nasrul Abit.
"Harapan kami bersama-sama bagaimana meningkatkan kualitas SD dan SMP, karena kami diberi tanggung jawab diprovinsi bagaimana meningkatkan kualitas SMA/SMK," kata Nasrul Abit lagi.
Nasrul Abit juga menyampaikan di padang baru 24 dari 74 SMP yang ikut UNBK dan siswa sendiri, lebih setuju UNBK karena saat masuk perguruan tinggi juga pakai UNBK, bukan UNKP.
"BOS kami lebih dari 1,2 triliun dan Kabupaten/Kota hanya Padang yang bisa 15 persen dari jumlah APBD, selain itu 3,4,5 persen dan dikasih uang dari Jakarta pun tidak semuanya fokus ke pendidikan dan Saya pikir pak Irjen harus turun, untuk apa uang dipakai, karena kita sekarang bicara kualitas, bukan kuantitas," ujar Nasrul Abit.
Nasrul Abit juga menyampaikan, kami berterima kasih, tahun ini bantuan Kemendikbud ke kami Rp 200 miliar. "Jadi kalau kita bangga dengan PAD kita tidak ada apa-apanya, anggaran Kabupaten sekian triliun, tapi PAD hanya sekian persen," ujar Nasrul Abit.
Padahal di daerah sekolah masih ada dua shift. "Saya minta kepala sekolah, mintalah ke bupati walaikota, ditambah gedungnya, karena kalau 2 shift, akan ada beberapa jam pelajaran yang mubazir, tidak maksimal," ujar Nasrul Abit sembari menambahkan kita upayakan SD-SMP 1 shift dan kalau SMA/SMK sudah tidak ada yang 2 shift.
Selain itu, Kepala LPMP Sumatera Barat DR. Rasoki Lubis, M. Pd., menyampaikan gedung ini diberi nama Muhammad Yamin, di mulai tahun 2015, dan gedung ini terdiri dari 6 lantai, 4 ruang berlajar. (fardianto)