BIJAK ONLINE (Padang)---Tidak seperti biasanya, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit memutuskan memeriksa absensi dan menghitung langsung jumlah peserta apel pagi saat menjadi Pembina pada apel pagi, di Halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin, 2 April 2018.
Pemeriksaan kehadiran peserta apel pagi tetap dilakukan Wakil Gubernur walaupun telah menerima laporan jumlah peserta dari komandan tiap barisan di permulaan apel.
"Saya sengaja periksa langsung tiap barisan, terutama Eselon III, karena hari-hari ini, kadang-kadang Eselon III ini hanya hadir cuma 30-40 persen saja," kata Wagub Sumbar seusai melakukan pemeriksaan.
Menurut Nasrul Abit, rendahnya kehadiran eselon III pada apel pagi adalah hal yang sangat disayangkan mengingat eselon III merupakan pejabat yang menghubungkan staf dengan eselon II. "Sesuai dengan fungsi tersebut, sudah semestinya eselon III menjadi panutan bagi eselon IV dan sekaligus berfungsi memonitor ASN di bawahnya, yakni eselon IV dan staf tersebut," kata mantan Bupati Pesisir Selatan ini.
Selanjutnya Nasrul Abit meminta semua ASN di Kantor Gubernur Sumbar memiliki rasa tanggungjawab. "Saudara memiliki tanggungjawab untuk memanage. Kalau kita memanage itu, kita harus jadi panutan. Nah kalau kita tidak bisa jadi panutan, bagaimana akan memanage orang lain? Bagaimana akan menertibkan orang lain kalau diri sendiri saja tidak tertib?," imbuhnya.
Terkait kehadiran dan disiplin ini, selain pesan khusus kepada Eselon III di lingeungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Nasrul Abit juga mengingatkan ASN peserta apel secara umum agar tidak setengah-setengah menjalankan disiplin dan menghayati tugas.
Terkait hal itu, Wagub menyinggung sejumlah tuntutan kenaikan tunjangan daerah bagi ASN di lingkungan Pemprov Sumbar yang ia katakan sering didengungkan dan terdengar akhir-akhir ini.
Wagub menjelaskan, dalam kondisi keuangan daerah yang sempit dan terbatas, anggaran yang akan digunakan untuk mewujudkan hal tersebut dapat menyebabkan anggaran pembangunan daerah tersedot. "Dengan kata lain, kenaikan tunjangan daerah secara tidak langsung akan mengurangi berbagai pembangunan di Sumbar yang manfaatnya jelas-jelas dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.
Oleh karena itu, kata wagub lagi, seandainya benar ingin dinaikkan, ASN di lingkungan Pemprov Sumbar harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, antara lain dengan disiplin, tanggung, jawab, dan kinerja yang optimal.
"Kalau begini kan tidak fair, minta kenaikan tunjangan tapi kehadiran saja kurang." pungkas Nasrul Abit. (/humas sumbar/fardianto)