BIJAK ONLINE (Sikakap)--"Mari kita tumbuhkan komentar pembangunan yang sehat di media sosial, karena pelaksanaan membutuhkan dukungan dan peranserta semua elemen daerah dalam memajukan pembangunan daerah.".
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Nasrul Abit saat memberikan sambutan di Balai Penakaran Benih Perikanan Sikakap Mentawai, Rabu (17/1/2018).
Hadir dalam kesempatan itu Bupati Mentawai Yudas S, Anggota DPR RI pemilihan Sumbar I Dr. Hermanto, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementrian Kelautan Perikanan RI Bramantio, Pimpinan Perum Perikanan Indonesia Rusyianto, Kapolres Mentawai, Kadis Ir. Yosmeri, Kadis Perhubungan Drs. Amran, MM, beberapa OPD terkait dilingkungan pemkab Mentawai, serta beberapa pengusaha perikanan Sumbar.
Lebih dalam Wagub Nasrul Abit menyampaikan, komentar-komentar media sosial, facebook, twutter, WhastAap, dan lainnya kadang-kadang tidak sehat dalam menyampaikan pendapat yang lebih banyak menghujat dibandingkan memberikan solusi dari setiap persoalan yang disampaikan.
Padahal pelaksanaan pembangunan membutuhkan dukungan dan dorong semua pihak agar pembangunan itu dapat teraliasasi dengan baik sesuai harapan masyarakat, pemerintah dan stekolder lainnya.
Dalam keterbukaan informasi publik seharusnya ini sebagai bentuk keterpaduan pemerintah dengan rakyat mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Sayang keterbukaan informasi publik dimanfaatkan dalam bentuk frontal yang sering menyudutkan pemerintah dengan kalimat dan prasangka yang tidak sehat, sehingga menjadi salah persepsi di tengah-tengah masyarakat.
Jika ini berketerusan tentu akan dapat mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan yang secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat.
Seharusnya pembangunan itu dapat dituntas dalam waktu cepat untuk kebaikan pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah, malah menjadi dilema yang tak sudah berlarut-larut. Dan hampir selalu pemerintah disalahkan karena kurang sosialisasi dan berbagai hal yang dikaitkan, hanya ulah segelintir orang yang tidak merasa senang. Jika memang ada yang kurang tepat atau kekeliruan tentu amat diharap masyarakat memberikan masukan atau kritikan yang membangun dan memberikan solusi dari apa-apa yang terjadi, sehingga pelaksanaan akan berjalan dengan baik, dan kesejahteraan masyarakat akan cepat terwujud, terang Nasrul Abit Dt. Malintang Panai.
Bupati Yudas dalam kesempatan itu juga menyampaikan, rasa kesal dan kecewa dengan komentar di berbagai media sosial terkait berbagai pelaksanaan pembanguan di Mentawai.
Mohon dimaklumi penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan ini sedang berproses dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan.
Tidaklah serta merta semua dapat diwujudkan dalam waktu cepat, jika berbagai persoalan tidak kita selesaikan secara bersama-sama, karena itu peranserta masyarakat amat dibutuhkan, ujarnya.
Yudas juga menyebutkan jika ada aparatnya yang melakukan komentar-komentar tidak sehat terhadap penyelenggaraan pembangunan di Mentawai akan menindaknya sesuai aturan yang berlaku serta telah memintaj bantuan pihak kepolisian untuk menindak yang bersangkutan.
Pemerintah Kabupaten Mentawai akan terus bekerja setiap waktu dan siap bekerjasama dengan berbagai pihak dalam memajukan pembangunan di Kepulauan Mentawai.
Saat ini kita patut bersyukur perhatian pak Presiden Joko Widodo, Buk Puan Maharani, pak Gubernur Irwan Prayitno, pak Wagub Nasrul Abit sangat tinggi perhatian terhadap kemajuan pembanguan di Mentawai. Mari kita bekerjasama memajukan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini dapat keluar dari daerah tertinggal dan menjadi daerah yang makmur bagi kesejahteraan masyarakat Mentawai, himbau Yudas Sagabalet.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasul Abit, Ketua komisi IX DPR RI beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja spesifik di provinsi Sumatera Barat, di Auditorium Gubernuran, Kamis, 18 Januari 2018.
Ketua komisi IX DPR RI, Dede Yusuf melakukan kunjungan terkait wabah dipteri yang kemarin kita pernah mendengar, karena database yang masuk yaitu 30 provinsi dengan kurang lebih 185 sekian Kabupaten/Kota, 900 kasus, 44 meninggal.
"Oleh karena itu, ketika di bulan Desember pemerintah sudah melakukan ory, tentu kita ingin tau ory itu sampai tidak ke daerah dan dilakukan atau tidak," ujar Dede Yusuf.
Selanjutnya, Dede Yusuf, dari hasil diskusi dengan berbagai stakehorder disini, ory khususnya untuk Sumatera Barat memang sudah biasa dilakukan karena 2015 sudah pernah ada kasus dan sekarang juga dilakukan sehingga dari 34 kasus, 4 yang positif, 3 sudah pulang, 1 masih positif saat ini masih dirawat, artinya apa ory yang dilakukan kawan-kawan di Sumatera Barat ini berjalan dengan baik.
"Namun tentu ada hal-hal lain, tadi kita mendengar masukannya terkait masalah soal masalah kondisi listriknya, kondisi distribusinya, kondisi pemyimpanan faksin yang mungkin karena terpapar oleh suhu, panas dan sebagainya malah tidak efektif," ujarnya.
Selanjutnya, Dan ada juga kondisi yang sama di temukan di berbagai daerah yaitu yang disebut sebagai penolakan-penolakan dari kelompak masyarakat tertentu.
Ada lagi masukan-masukan bahwa pemerintah daerah walaupun sebetulnya satu kasus saja sudah bisa dikatakan KLB tapi pemerintah daerah belum mau mengatakan KLB. "Jika dikatakan KLB maka otomatis pemerintah daerah harus menganggarkan, atau bisa juga sebagaimana temuan kami di tempat lain ada daerah mau pilkada tidak mau disebut KLB, karena itu akan mengganggu elektrabilitas tertentu," ujar Dede Yusuf.
"Semua temuan-temuan ini akan kita rekam, kita masukan, tapi masukan dari puskesmas adalah informasi, bagaimana memberi informasi yang baik kepada masyarakat," ujarnya.
Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Merry Yuliesday menyatakan Sumbar belum masuk kategori KLB. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenkes mengenai teknis, apakah dengan kondisi sekarang Sumbar bisa dikatakan KLB.
“Saya ikut saja, kita belum KLB, terkait pemotongan DAK saya ikut saja, tapi kami akan berkoordinasi dengan pusat dengan kondisi sumbar saat ini,” ujar Merry Yuliesday.
Istilah KLB menurut Merry mengganggu dan akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, padahal di Sumbar belum mewabah. “Ada kasus satu, besoknya ada lagi satu kasus,” ujarnya.
Selanjutnya, Dari catatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat sepanjang Januari-November 2017 terdapat 23 pasien suspect (terduga) difteri yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Dari seluruh 23 terduga difteri, dua pasien di antaranya dinyatakan positif, sedangkan 21 pasien lainnya dinyatakan negatif difteri.
Kemudian, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang merawat enam orang pasien Suspect Difteri. Pasien yang terdiri dari anak-anak ini dirawat intensif di ruang isolasi rawat anak. data dari November hingga saat ini ada tujuh pasien yang dirawat, satu pasien sudah pulang dengan perkembangan baik. Sementara, dari Januari ada 14 pasien yang sudah dirawat, sehingga total semua ada 21 pasien.
Terakhir, seorang warga di Kabupaten Pesisir Selatan kembali dinyatakan diduga menderita difteri setelah sebelumnya satu orang warga setempat juga mengalami hal serupa. diketahui saat pasien berobat ke Puskesmas Kambang pada Minggu (14/1), mengetahui kondisi itu tenaga medis disana langsung merujuknya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Zein. Selanjutnya ia dirujuk RSUP M Jamil Padang.