BIJAK ONLINE (Padang)--Anggota Komisi IX DPR RI beserta rombongan, sengaja melakukan kunjungan kerja spesifik ke Ranah Minang, dan diterima Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, di Auditorium Gubernuran, Kamis, 18 Januari 2018.
"Kami melakukan kunjungan ke Sumbar terkait wabah dipteri yang kemarin kita pernah mendengar, karena database yang masuk yaitu 30 provinsi dengan kurang lebih 185 sekian Kabupaten/Kota, 900 kasus, 44 meninggal," kata Ketua komisi IX DPR RI, Dede Yusuf.
Menurut Dede Yusuf, bulan Desember pemerintah sudah melakukan ory."Kami di Komisi IX DR RI tentu kita ingin tahu ory itu sampai tidak ke daerah dan dilakukan atau tidak," ujar politisi ini.
Selanjutnya, kata Dede Yusuf, dari hasil diskusi dengan berbagai stakehorder disini, ory khususnya untuk Sumatera Barat memang sudah biasa dilakukan, karena 2015 sudah pernah ada kasus dan sekarang juga dilakukan sehingga dari 34 kasus, 4 yang positif, 3 sudah pulang, 1 masih positif saat ini masih dirawat."Artinya apa ory yang dilakukan kawan-kawan di Sumatera Barat ini berjalan dengan baik," tambahnya.
Meskipun begitu, kata Dede lagi, tentu ada hal-hal lain."Tadi kita mendengar masukannya terkait masalah listriknya, kondisi distribusinya, kondisi pemyimpanan faksin yang mungkin karena terpapar oleh suhu, panas dan sebagainya malah tidak efektif," ujarnya.
Selanjutnya, kata Dede lagi, apa masih ada juga kondisi yang sama di temukan di berbagai daerah yaitu yang disebut sebagai penolakan-penolakan dari kelompak masyarakat tertentu.
Kemudian, ada lagi masukan-masukan bahwa pemerintah daerah walaupun sebetulnya satu kasus saja sudah bisa dikatakan KLB tapi pemerintah daerah belum mau mengatakan KLB. "Jika dikatakan KLB maka otomatis pemerintah daerah harus menganggarkan, atau bisa juga sebagaimana temuan kami di tempat lain ada daerah mau pilkada tidak mau disebut KLB, karena itu akan mengganggu elektrabilitas tertentu," ujar Dede Yusuf, sembari menambahkan, semua temuan-temuan ini akan kita rekam, kita masukan, tapi masukan dari puskesmas adalah informasi, bagaimana memberi informasi yang baik kepada masyarakat.
Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Merry Yuliesday menyatakan Sumbar belum masuk kategori KLB. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenkes mengenai teknis, apakah dengan kondisi sekarang Sumbar bisa dikatakan KLB. “Saya ikut saja, kita belum KLB, terkait pemotongan DAK saya ikut saja, tapi kami akan berkoordinasi dengan pusat dengan kondisi sumbar saat ini,” ujar Merry Yuliesday.
Istilah KLB menurut Merry mengganggu dan akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, padahal di Sumbar belum mewabah. “Ada kasus satu, besoknya ada lagi satu kasus,” ujarnya.
Selanjutnya, Dari catatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat sepanjang Januari-November 2017 terdapat 23 pasien suspect (terduga) difteri yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Dari seluruh 23 terduga difteri, dua pasien di antaranya dinyatakan positif, sedangkan 21 pasien lainnya dinyatakan negatif difteri.
Kemudian, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang merawat enam orang pasien Suspect Difteri. Pasien yang terdiri dari anak-anak ini dirawat intensif di ruang isolasi rawat anak. data dari November hingga saat ini ada tujuh pasien yang dirawat, satu pasien sudah pulang dengan perkembangan baik. Sementara, dari Januari ada 14 pasien yang sudah dirawat, sehingga total semua ada 21 pasien.
Terakhir, seorang warga di Kabupaten Pesisir Selatan kembali dinyatakan diduga menderita difteri setelah sebelumnya satu orang warga setempat juga mengalami hal serupa. diketahui saat pasien berobat ke Puskesmas Kambang pada Minggu (14/1), mengetahui kondisi itu tenaga medis disana langsung merujuknya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Zein. Selanjutnya ia dirujuk RSUP M Jamil Padang. (Fardianto)