Rakor menghadirkan nara sumber Kepala BPMD Provinsi Sumbar Syafrizal dan dihadiri Camat se-Kota Pariaman dengan pelaksana Rakor h Bagian Pemerintahan Setdako Pariaman yang dikepalai Alfian.
Wako Mukhlis Rahman menyampaikan amanat yang tertuang dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yakni Pemerintah Desa merupakan garda terdepan dalam pembangunan daerah, untuk itu perlu tuntutan disiplin dan etos kerja yang baik dalam upaya pelayanan terhadap masyarakat termasuk seragam dinas dan menjalankan instruksi dari Wako Pariaman terhadap Pemerintahan Desa.
"Bantuan dana APBN dan APBD untuk desa dan kelurahan saat ini kurang lebih Rp.89 milyar lebih, dengan rata-rata untuk setiap desa dengan alokasi Rp.1,4 milyar sampai Rp.2 milyar. Uang ini harus dikelola dengan baik untuk pembangunan infrastruktur desa,” ujar Mukhlis.
Jadi, Wako Pariaman berharap dengan diadakanya kegiatan ini aparatur desa dapat mengelola keuangan desa dengan baik agar terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan.
Mukhlis Rahman, juga mengimbau kepada para Camat, kepala Desa dan Lurah untuk segera berkoordinasi apabila terjadi permasalahan yang menyangkut segala hal, agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik demi tercapainya pemerintahan Good Government dan senantiasa bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh lapisan warga masyarakat.
Dalam rakor tersebut, berbagai permasalahan dibahas. Termasuk metode dan standarisasi harga dalam penyusunan RAB, SAB, Metode dan Pedoman Pemeriksaan/ evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, serta metode perhitungan pajak dan pungutan lain terhadap kegiatan desa yang secara langsung disampaikan oleh Kepala BPMD Provinsi Sumbar Syafrizal.[ph/amir]