BIJAK ONLINE (Padang)-Gubernur Sumatera Barat, Prof DR H Irwan Prayitno Psi Msi mengatakan, perlu adanya kekompakan antara ulama dan pemerintah, karena hasil dari kekompakan itu dapat membuat pemerintah membawa masyarakat kepada kesejahteraan, dan ulama dapat membawa umat kepada kebaikan dunia dan akhirat
"Ulama bukan hanya sekedar ornamen ataupun ikon, lebih dari itu ulama juga sangat dibutuhkan perannya oleh pemerintah, sehingga setiap membuat program kebijakan bisa selaras," kata Gubernur Sumbar ketika menghadiri acara Muzakarah Ulama Kota Padang Panjang dan Pengukuhan Pengurusan MUI Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan di Hotel Flaminggo, Kota Padang Panjang, Jumat (11/3).
Menurut gubernur, sejak dulu, ulama memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai peristiwa penting, terutama dalam sejarah perubahan masyarakat (social engineering). "Bahkan nyaris tidak ada satu pun perubahan masyarakat di dunia ini yang tidak melibatkan peran ulama," kata politisi PKS ini.
Kemudian kata gubernur, para ulama jugalah orang pertama yang menyebarkan kesadaran ini di tengah-tengah masyarakat hingga masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk melakukan perubahan. "Jika kesadaran terhadap kerusakan masyarakat belum tumbuh di tengah-tengah masyarakat, niscaya tidak akan tumbuh pula keinginan untuk berubah, apalagi upaya untuk melakukan perubahan. Dari sini bisa disimpulkan, bahwa ulama merupakan sumber dan inspirasi perubahan," kata Irwan Prayitno.
Selanjutnya Gubernur Sumbar berharap, agar kegiatan muzakarah yang dilaksanakan ini memiliki tindak lanjut, sehingga membuat para ulama pro-aktif melaksanakan misi dakwah dan sosialnya. "Saya mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh MUI dalam menghadapi masalah kehidupan islam dengan pendekatan dakwah selain pendekatan fatwa dan saya mengucapkan selamat kepada pengurus MUI Provinsi Sumatera Barat yang baru saja dikukuhkan," kata dewan syuro PKS ini.
Muzakarah ulama se-Sumatera Barat ini berthemakan;“Melalui Muzakarah Ulama se-Sumbar, Kita Perteguh Peran Utama dalam Mengatasi Pendangkalan Aqidah dan Perusakan Akhlak Umat di Minangkabau”.
Acara Muzakarah Ulama Kota Padang Panjang dan Pengukuhan Pengurusan MUI Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan di Hotel Flaminggo, Kota Padang Panjang, dan dihadiri Walikota Padang Panjang, Danrem 032 Wirabraja, Ketua MUI Pusat yang diwakili Sekjen MUI, Wakil Sekjen MUI Pusat, Ketua MUI Sumbar, Kakanwil Kemenang Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang, dan Majelis Ulama se-Sumbar.
Acara dimulai dengan pembacaan ayat alquran oleh qori dari Kota Padang Panjang dan Doa. Selanjutnya, sambutan yang disampaikan oleh Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis.
Sebagai Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta dan undangan.
Selain itu, Hendri Arnis menyampaikan saat ini ulama harus mengetahui banyak hal. Karena makin kompleksnya dinamika kehidupan membuat umat ingin selalu bertanya dan berkonsultasi mengenai masalah yang mereka hadapi.
Menurut Hendri salah satu tujuan dari diselenggarakannya Muzakarah kali ini, ada tiga pokok materi yang akan dikaji. Pertama, Islam dan antisipasi pergerakan Syiah di Minangkabau.
Yang Kedua, konsep penolakan Islam terhadap perkembangan LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender). Dan yang terakhir, memposisikan kedudukan seorang imam di masjid dan di tengah-tengah masyarakat.
Hendri Arnis berharap kegiatan Muzakarah ini dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk bisa melaksanakan ketiga pokok yang dikaji dalam kegiatan ini.
Selain itu, Ketua MUI Sumbar, Gusrizal Gahar menyampaikan Muzakarah ini menjadi langkah pertama untuk menghadapi masalah umat. Karena tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi dan media sosial berdampak positif dan negatif. Permasalahan ini tidak dapat dihadapi oleh ulama ataupun MUI sendiri, namun dengan koordinasi berbagai pihak. (Humas Sumbar)