BIJAK ONLINE (Padang)-Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menegaskan, pengelolaan Masjid Raya Sumbar, masih sangat perlu dibenahi, agar maysrakat yang pergi menunai ibadah merasa aman dan nyaman.
"Masjid Raya Sumbar kan sudah menjadi ikon wisata religi dan kalau sudah jadi ikon, harusnya semua gratis. Jangan ada lagi parkir bayar. Apalagi sampai saat ini pengawasan Masjid Raya itu masih ada di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” kata Wagub Sumbar, Nasrul Abit, di Padang, Senin, 29 Februari 2016.
Menurut Nasrul Abit, dirinya akan segera mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga kenyamanan di Masjid Raya. “Sat pol PP harus tegas. Kalau mereka justru tidak menjalankan tugasnya, kita ganti saja dengan minta tolong bantuan personil dari aparat kepolisian,” tegasnya.
Sementara itu, menindaklanjuti permasalahan pungutan di Masjid Raya, Kepala Bagian Agama Biro Bina Sosial Provinsi Sumatera Barat, Jumaidi mengatakan, dalam waktu dekat akan dilaksanakan rapat untuk menuntaskan permasalah pungutan itu. “Kita akan rapatkan ini. Memang harusnya ditertibkan. Yang memungut itu kan pemuda di wilayah sekitar. Kita akan berikan arahan baik-baik,” paparnya.
Sementara, ihwal pungutan di Masjid Raya Sumatera Barat diakui oleh Musthafa warga Lubuk Minturun, Padang yang sering mengikuti sholat berjamaah di Masjid itu. Pungutan yang terjadi yakni untuk parkir kendaraan bermotor dan sandal atau sepatu.
“Parkir motor Rp 2.000, lalu sandal Rp 2.000. Sebenarnya tidak besar, tapi rasanya tidak pas. Masjid dibangun dari uang daerah untuk memfasilitasi ibadah masyarakat, justru dijadikan ladang mencari uang,” ungkapnya. (Humas Sumbar)