BIJAK ONLINE-Bara Online Media yang merupakan gabungan
portal berita Tabloidbijak.com, Bentengsumbar.com dan Sumbarzone.com telah bersepakat dengan Walinagari Koto Laweh,
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dhamasraya, Rahman Malin Palito Alam untuk
melaksanakan seminar yang berthemakan;”Peranan Badan Usaha Milik Rakyat untuk
Mengentaskan Kemiskinan di Nagari.”
Kesepakatan Bara Online Media (BOM) dengan Walinagari Koto
Laweh, Rahman, dilakukan di Markas BOM, di Jalan Siak Nomor 4 Kelurahan Rimbo
Kaluang, Kota Padang, Senin, 22 September 2014.
"Alhamdullillah, ternyata Bara Online Media sangat peduli
dengan masalah kemiskinan masyarakat di nagari,”kata Rahman Malin Palito Alam.
Menurut Rahman, di nagarinya sudah ada Badan Usaha Milik
Rakyat (BUMR) Bina Mandiri yang bergerak dibidang perikanan. Tapi sayangnya,
sejak berdiri BUMR tersebut belum berkembang dengan baik, karena keterbatasan
dana operasional. “Saya berharap, dengan dilaksanakannya seminar atau dialog
interaktif tentang BUMR, semoga BUMR Bina Mandiri milik nagari Koto Laweh bisa
berkembang dan manjadi acuan bagi nagari lainya,” kata Alumni IAIN Imam Bonjol
Padang ini.
Secara prinsip, kata Rahman, dirinya sangat setuju dan
mendukung program seminar atau dialog interaktif yang berthemakan BUMR untuk
mengentaskan kemiskinan. “Kini, tinggal saya membahasnya di na.comgari untuk
menentukan hari pelaksanaan,” kata mantan aktifis HMI ini.
Sementara Zamri Yahya dari Bentengsumbar.com anggota Bara
Online Media menyebutkan, kalau masalah mengentaskan kemiskinan di berbagai
kabupaten dan kota di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat, persoalan
hulunya boleh dikatakan hampir tak pernah dijamah atau tak pernah dibahas
secara ilmiah. “Saya optimis, dengan pembentukan BUMR di setiap nagari masalah
kemiskinan akan teratasi secara baik dan terprogram,” kata alumni putra Pauh
ini.
Menurut Zamri Yahya, ide atau gagasan Ketua Tim Koordinasi
Penanggulangi Kemiskinan (TKPK) Sumatera Barat, Muslim Kasim untuk membentuk atau
mendirikan Badan Usaha Milik Rakyat di setiap nagari harus didukung secara
bersama. “Saya berharap, para pakar ekonomi, dan pakar politik untuk bersinergi
memberantas kemiskinan di setiap nagari melalui Badan Usaha Milik Rakyat,” kata
pemimpin redaksi porta berita Bentengsumbar.com ini.
Kenapa ide atau gagasan pembentukan BUMR ini harus
didukung?, kata Zamri Yahya, karena permasalahan kemiskinan merupakan
permasalahan yang mendesak dan memerlukan penanganan dan pendekatan yang
sistematik, terpadu dan menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat
yang memerlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Muslim Kasim
selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumbar
pada Rapat Koordinasi dengan TKPK Kabupaten dan kota menegaskan, kalau
penanggulangan kemiskinan hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada
masyarakat miskin, maka hal ini selalu diupayakan di Sumatera Barat, namun
penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat
materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses
untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin.
Kemudian, kata Muslim Kasim, berdasarkan data Badan Pusat
Statistik bahwa Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat sejak 3 (tiga) tahun
terakhir cederung mengalami stagnansi. Tahun 2011, capaian Pertumbuhan Ekonomi
mencapai 6,25%, meningkat di tahun 2012 menjadi 6,35% namun kembali mengalami
penurunan di tahun 2013 dengan capaian 6,20%. Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
dengan capaian pertumbuhan tertinggi di Tahun 2013 yakni Kabupaten Agam dan
Kota Payakumbuh dengan capaian masing-masing sebesar 6,82%, dan capaian yang
terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 5,25%.
“Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut maka PDRB per kapita
Sumatera Barat pada tahun 2012 berdasarkan harga berlaku adalah sebesar Rp. 22,
21 juta lebih. Sementara itu perekonomian Sumbar berdasarkan data BPS dan Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Sumbar lebih banyak digerakkan oleh para pelaku
usaha mikro, kecil dan menengah yakni sebesar 94% lebih dibandingkan oleh
pelaku dengan usaha besar,” kata mantan Bupati Padang Pariaman ini.
Diakui, lanjut Muslim Kasim, peranan UMKM dalam
kesejahteraan masyarakat belum dapat berjalan secara optimal sebagaimana yang
diharapkan dan masih banyak pelakunya yang pendapatannya belum mampu memenuhi
kebutuhan hidupnya. “Saya optimis, melalui pendirian Badan Usaha Milik Rakyat
ditingkat kecamatan atau nagari, diyakini dapat membangun struktur perekonomian
yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil ditengah masyarakat antara
lain dengan penguatan lembaga keuangan Usaha Rakyat yang khusus dan focus,”
ujar wagub Sumbar ini.
Secara fakta, permasalahan UMKM yang selama ini pada skala
usaha terlalu kecil, tidak memiliki akses pasar, daya tawar rendah, tidak
memiliki pengetahuan mengenai kualitas, tidak memiliki akses pendanaan, sumber
pendanaan berpola “ijon”, tidak memiliki akses terhadap kebutuhan produksi,
infrastruktur tidak mendukung, keterampilan teknis dan manajemen terbatas dapat
teratasi.
Jadi, kata Muslim Kasim lagi, pendirian BUMR merupakan salah satu solusi dalam
upaya pengentaskan kemiskinan. Alasanya, karena skala ekonomi sesuai prinsip
pengelolaan usaha yang efisien (competitive), produksi dan kualitas disesuaikan
dengan kebutuhan pasar (value driven), oganisasi bisnis yang dikelola secara
profesional (sustainable), solusi akan penyediaan bahan baku berkualitas (input
quality), dapat membangun sinergi dengan usaha besar (mutual benefits).(yalaziz)