TABLOID BIJAK (Padang)--Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, bersama Kadiskes dan Kabiro bintal membahas tentang kinerja Komisi Aids yang telah dibentuk, di ruang rapat wagub, Senin, 19 Maret 2018.
"Kita harus melihat lagi SK yang diterbitkan 2013 lalu, dan SK tersebut sampai sekarang belum ada direfisi, sedangkan nomenclatur orang-orang pejabat yang ditunjuk itu berubah sesuai perubahan organisasi dan untuk itu kita harus perbaharui SK tersebut," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit.
Menurut Nasrul Abit, tujuan membahas tentang Komisi Aids ini, bagaimana kinerjanya tim ini kedepannya dan tim ini memang harus turun kelapangan langsung. "Kita inginya kedepan ini Komisi Aids ini bersama dengan tim LGBT dan juga Narkoba punya konsep. Jadi, ketiga persoalan ini nanti serangkai secara teknis," katanya.
Kemudian, kata Nasrul Abit, pembahasan masalah Komisi AIDS ini karena program kerjanya berkaitan dengan penempatan uangnya. "Maksudnya, dimana anggaran biayanya, apakah , biaya nasional, dan kemudian pembaharuan SK-nya karena ada perubahan nomenclatur," tambahnya.
Mengenai LGBT, sampai saat ini masih menunggu hasil survei. Kemudian daerah yang baru dilakukan survei, Padang, Bukittinggi, dan Solok. "Target survei akhir Maret, dan April sudah selesai surveinya. Tapi, masih ada juga daerah-daerah yang masih di anggap rawan yaitu Pariaman, Lubuk Basung, Painan, Alahan Panjang, dan Kabupaten Solok," katanya.
Selain itu, Kadis Kesehatan Sumatera Barat Merry Yuliesday menyampaikan, tingkat penderita Aids ada 291, dan tingkat penderita HIV di Sumatera Barat ada 540, dan ini data yang sudah sakit, dan penderita HIV ke Aids itu paling cepat 10 tahun baru ketahuan.(Fardianto)
