TABLOID BIJAK (Padang)--Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, sengaja duduk satu meja dengan Tim Kemenkopolhukam, untuk membahas percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai, di ruang rapat kantor gubernur, Senin, 19 Maret 2018.
"Kami berencana melihat pulau terluar, di Siyanyau, kemudian kita melihat dari segi keamanan, segi pembangunan, termasuk juga dari segi pengadaan bahanya, harga yang standar dan lainya," kata Nasrul Abit kepada tim Menkopolhukam yang dipimpin Brigjen TNI, Yasid, yang melakukan kunjungan ke Sumatera Barat.
Menurut Nasrul Abit, kedatangan Tim Menkopolhukan ke Sumbar, tak hanya membahas masalah wisata yang lagi viral, tapi juga dimaksudkan melihat daeah perbatasan daer-daerah terluar.
"Jadi, besok kita akan kaji itu, kita lihat lokasi, habis itu kita rapat, mudah-mudahan habis ini bersamaan dengan usulan kita ke menkomaritim jadi bisa sejalan nantinya, dan termasuk juga angkutan barang, apakah harganya standar, tidak terlalu jauh bedanya didaratan sama dikepulauan, dan mudah-mudahan secara komperensif akan melihat kondisi mentawai secara keseluruhan," ujar Nasrul Abit.
Kemudian, kata Nasrul Abit, nantinya akan ada evaluasi dari Kementerian Desa 2019 tentang kabupaten tertinggal. "Harapan kita Mentawai juga keluar dari status kabupaten tertinggal dan kita fokus ke Mentawai bagaimana mengejar ketertinggalan ini," katanya.
Sekarang memang banyak anggaran APBD kabupaten dan APBD provinsi maupun pusat untuk membangun Mentawai untuk percepatan pembangunan, agar Mentawai keluar dari daerah tertinggal. "Mudah-mudah beberapa kunjungan ini selesai, masalah aloita ini kita tentu harapan kita kedepan bagaimana kita segera membangun mentawai, infestasi masuk pun bisa merasa aman infestornya tidak terganggu oleh isu-isu atau kepentingan-kepentingan politik didalam hal ini," ujar Nasrul abit.
Selain itu, Asisten Deputi Bidang Wilayah Perbatasan Tata Ruang dan Pulau-pulau Terluar Yasid, menyampaikan, polhukam itu tugasnya adalah melaksanakan koordinasi singkronisasi pengendalian analisa evaluasi kementerian-kementerian yang di bawah koordinasinya, dan kemudian akan turun jika tugas disalah satu kementerian terhambat karena koordinasi dan kementerian lainya.
"Untuk memantau perkembangan dan pembangunan daerah-daerah tersebut dan permasalahanya, diperlukan membentuk DES wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, dan saya kesini dalam rangka itu," ujar Yasid.
Jika melihat program tahun lalu, kata Yazid, dirinya sudah mendapat laporan, dan kemudian cek kelapangan, apakah betul atau tidak pembangunan-pembangunanya, misalnya disampaikan sekian kapal diberikan, betul atau tidak, dan kemudian masalah tol laut dari laporan sudah terlaksana. "Semua program ini kita cek betul atau tidak kita lihat setahun dilewati beberapa kapal," ujar Yasid sembari menambahkan kalau tujuan utama masalah untuk mengatasi disparitas harga yang berbeda jauh dengan daerah lain, dan itu tercapai atau tidak, kalau tidak nanti kita evaluasi dan permasalahnya dimana, apakah permasalahan pengadaan barangnya atau masalah dermaganya, jadi kita pengawasan secara umum. (Fardianto)
