BIJAK ONLINE (SOLOK)-Anggota DPRD Kabupaten Solok, Hendri Dunant meminta agar Pejabat Bupati Solok yang baru saja dilantik tanggal 3 Agustus 2015 lalu, bisa menjaga netralitas dan tidak memihak kepada salah satu kontestan peserta Pemilukada.
“Kita berharap agar Pejabat Bupati Solok, tidak memihak kepada salah satu pasang calon Bupati Solok, dalam menghadapi Pilkada serentak yang akan digelar tanggal 9 Desmber mendatang,” tutur Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Solok, Hendri Dunant, Jum’at (8/8).
Diharapkan Hendri Dunant, Pejabat Bupati Solok, Devi Kurnia harus mampu menjaga netralitas dan mengedepankan akuntabilitas anggaran serta lebih mengutamakan pelayanan ke publik. Harapan yang sama, juga disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Solok, Firmansyah, dimana menurutnya, Pejabat Bupati hendaknya tetap menjalankan roda pemerintahan dan tidak ikut berkampanye terselubung seperti dengan memfasilitasi salah seorang pasang calon bupati.
Selain berharap agar Kepala Daerah tidak ikut turut ikut terlibat dalam Pilkada dan hanya boleh mensukseskan jalan Pilkada, Firmansyah juga meminta para PNS sebagai abdi negara juga harus bersikap netral dan tidak ikut bermain politik. “Kita tidak ingin melihat nasib PNS nantinya terkotak-kotak dalam menghadapi Pilkada dan PNS juga kita himbau agar tidak ikut berkampanye baik terang-terangan atau terselubung, apalagi dengan menggunakan fasilitas negara,” terang Firmansyah.
Untuk mengantisipasi kegaduhan politik dalam Pilkada serentak yang di laksanakan bulan Desember 2015 mendatang, Anggota DPRD Kabupaten Solok mengharapkan Pejabat Bupati dan ASN di Kabupaten Solok tetap netral dan profesional selama Pilkada.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Solok, Patris Chan, SH, juga mengingatkan agar pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Barat sebagai Bupati Solok selama masa transisi, jangan sampai memiliki sifat arogan dan juga mampu memahami kepentingan rakyat, sehingga rakyat yang dipimpin Pejabat Bupati tidak dirugikan oleh prilaku dan perbuatannya tersebut (wandy)