Kepala Badan Kesbangpol Propinsi Sumatera Barat Zul Aliman diabadikan bersama Ketua FPK Sumatera Barat Prof. DR. H. Andi Mustari Pide, SH beserta pengurus FPK Sumbar selesai Rapat Koordinasi.

BIJAK ONLINE (Padang)-Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat,  Zul Aliman menyebutkan, masalah pencegahan narkoba, shabu, radikalisme dan terorisme , sangat memerlukan masukan atau informasi dari FPK Sumbar untuk ditindaklanjuti. 

"Informasi dari Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sangat diperlukan," kata Zul Aliman dalam Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat, Kamis, 11 Agustus 2016, di Ruang Sidang Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Zul Alirman, kehadiran FPK Provinsi Sumatera Barat sangat diharapkan untuk memberikan masukan dan informasi yang terjadi di masyarakat dan selalu berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk mencari solusi pemecahan permasalahan. "FPK merupakan perpanjangan tangan, mata dan telinga  Kepala Daerah, maka kita selalu minta masukan dan informasi kepada FPK," ujarnya.

Kemudian, kata Zul Alirman, setiap Informasi dan masukan dari FPK akan dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah, DPRD, Polda dan Korem 032/Wirabraja serta Kejaksaan Tinggi. "Jika ada permasalahan akan kita tindaklanjuti dan dicari penyelesaiannya, namun kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah setempat," ujarnya lagi.

Sementara Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat Prof. Dr. H. Andi Mustari Pide, SH mengharapkan  Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat agar dapat memberikan penjelasan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan FPK, sehingga program kerja FPK sejalan dengan program kerja  Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan dapat membantu pemerintah dalam pencegahan narkoba, sabu dan radikalisme serta terorisme.  

Dalam pelaksanaan program kerja FPK, kita minta Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat bisa menjembataninya, seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang ada kaitannya dengan kegiatan FPK. Kita harapkan kegiatan FPK ada dorongan dari pemerintah dalam melakukan kegiatan tersebut. Kita telah melakukan kegiatan baik yang dilaksanakan oleh FPK sendiri maupun keikutsertaan dalam mengutus pengurus pada setiap kegiatan yang dilaksanakan setiap ethnis yang tergabung dalam FPK Sumatera Barat.

Ketua FPK Sumbar Prof. Dr. H. Andi Mustari Pide, SH  menyebutkan tugas FPK sesuai dengan peraturan antara lain menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan, menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat, menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan serta merumuskan rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Barat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Mari kita tingkatkan hubungan yang harmonis dalam menjalankan tugas, kita minta Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat bisa mensosialisasikan keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan Sumatera Barat kepada Forum Koordinasi Pimpinan  Daerah (Forkopinda) Sumatera Barat. (Ka Humas H. SYARIFUDDIN, SE, M.HUM)  

google+

linkedin