ISU bakal bergulis mutasi kian kencang berembus di Pemkab Solok. Informasi tersebut jelas-jelas telah menimbulkan kegelisahan yang mendalam bagi sebahagian kalangan PNS yang sehari-hari bertugas di bumi penghasil bareh tanamo itu. Apalagi bagi mereka yang merasa tidak ikut mendukung semasa Pilkada dulu dan diam-diam menjadi pendukung pasangan lain, maka jelas raup kegelisahan makin terpancar dari wajah yang bersangkutan.
Takut akan dicopot dari jabatan atau takut akan akan dimuatasi, tentulah hal-hal yang wajar dan resiko yang harus dihadapi akibat ulah prilaku sendiri. Seharusnya bagi PNS atau ASN yang memiliki skill serta kemampuan dan tanggungjawan kerja yang tinggi dan berjiwa profesional, pejabat yang bersangkutan tidaklah harus takut menghadapi resiko muatsi tersebut. Bekerja sajalah dengan memperlihatkan kemampuan yang ada dan tidak terlalu banyak over acting, maka mungkin akan ada pertimbangan lain dari kepala daerah.
Tapi kebanyakan saat ini mereka terlihat seperti dihantui oleh perbuatan karena ikut terlibat dalam politik saat Pilkada. Meski kita semua tau, bahwa PNS itu jelas-jelas dilarang untuk mendukung atau berpihak kepada salah satu kandidat atau pasangan. Namun politisasi PNS ini, masih sering terjadi mengingat jumlahnya tak sedikit dan relatif mudah diarahkan karena organisasinya rapi.
Kita masih tetap optimis, seorang Kepala Daerah tidaklah akan gegabah dalam menunjuk orang-orang yang akan membantunya untuk ditempatkan di SKPD. Jika perlu, para pejabat yang ada sebaiknya diberi kesempatan menunjukkan kinerjanya. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan memang tidak mampu, maka kepala daerah sah-sah saja melakukan penggantian pejabat. Mutasi hendaknya janganlah menjadi sesuatu yang harus dianggap seram bagi PNS, namun haruslah dianggap sesuatu yang biasa. Di negara maju seperti Amerika, jika seseorang jagoannya kalah dalam sebuah pertarungan semacam Pilkada, maka mereka akan memperlihatkan sifat yang sportif dan tidak ikut dalam hal jilat menjilat kepada pejabat terpilih. Dan hal semacam itu tentunya belum bisa diterapkan di Indonesia, apalagi di Ranah Minang yang penuh dengan istilah ‘raso jo pareso’.
Kembali kepada para pejabat pendukung yang kalah atau mereka yang haus jabatan atau yang haus kekuasaan, maka akan melakukan gerilya demi sebuah jabatan. Bahkan untuk mendapatkan jabatan favorit atau SKPD basah, biasanya mereka akan melakukan pembusukan agar pejabat tertentu dicopot dengan berbagai modus antara lain yang bersangkutan merupakan pendukung calon lain saat Pilkada. Menjadi pejabat memang menggiurkan sehingga membuat banyak orang menghalalkan segala cara meraihnya.
Akhirnya, penulis optimis bahwa Bupati Solok dan Wakil Bupati Solok yang kabarnya akan mengumumkan mutasi pada tanggal 22 Agustus 2016, pastilah akan bijak dalam menentukan pilihan pembantunya di kabinet. Siapapun nanti yang dipercaya uuntuk menduduki jabatan eselon, pastilah mereka mendapat manah yang harus dijaga, bukan untuk gengsi-gengsian. Selamat menunggu! (Penulis wartawan berdomisili di kabupaten solok)