SEMUA kader Partai Golkar yang pro Irwan Hendra Rahim dan loyalis Abu Rizal Bakrie alias Ical lagi berbondong-bondong mengikuti Musyawarah Daerah, yang dilaksanakan disalah satu hotel berbintang di Kota Padang Sumatera Barat, Senin, 11 Januari 2016.
Alek gadang kader Partai Golkar Sumbar ini, tentu menimbulkan berbagai pertanyaan dari kader Partai Golkar yang pro Yan Hiksas loyalis Agung Laksono, serta masyarakat pengamati atau pemerhati partai politik, khusunya di Ranah Minang.
Kenapa timbul pertanyaan? Karena Partai Golkar saat ini secara fakta tidak memiliki kepengurusan DPP Partai Golkar yang sah. Alasannya, karena Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly telah mencabut SK pengesahan kepengurusan Golkar Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono, tetapi tak mengesahkan Munas Bali yang dipimpin Aburizal.
Kemudian, kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 sudah habis masa waktunya pada 31 Desember 2015 lalu. Jadi kini faktanya, Partai Golkar Sumbar ibarat pohon beringan yang lagi mati pucuak.
Jadi, dalam kondisi partai berlambang pohon beringin yang lagi mati pucuak tersebut, sangat janggal dan aneh, serta lucu rasanya, jika Irwan Hendra Rahim sebagai ketua Partai Golkar Sumbar yang loyalis Ical mengambil sikap politik dengan melaksanakan musda. Kenapa? Karena siapa yang akan memberikan SK kepengurusan terpilih nantinya. Soalnya secara hukum, pemerintah atau negara tidak melegitimasi kepengurusan DPP Partai Golkar. Bahkan para petinggi Partai Golkar ditingkat nasional lagi kasak-kasuk untuk melaksanakan Munas Partai Golkar, yang sampai saat ini masih terjadi perbedaan pendapat yang tajam.
Kemudian secara nasional, Forum Silaturahmi Daerah Partai Golkar yang dinahkodai Taufiq Hidayat mendesak agar segera dilaksanakan Musyawarah Nasional Partai Golkar sebagai instrumen penyelesaian masalah secara mendasar, menyeluruh, komprehensif dengan legalitas yang kuat serta dapat diterima oleh semua pihak.
Sebagai koordinator Forum Silaturrahmi Daerah Partai Golkar, rasanya langkah yang dilakukan Taufik Hidayat yang meminta atau mendorong Mahkamah Partai Golkar untuk mengambil langkah-langkah atas kewenangan yang dimlikinya berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, ada baiknya juga renungan dan kajian bagi kader Partai Golkar. Kenapa? Karena Mahkamah Partai bisa saja memutuskan percepatan jadwal Munas serta rekomendasi terhadap tokoh atau senior Partai Golkar untuk membentuk kepanitiaan Munas X Partai Golkar.
Selanjutnya, saran atau pendapat Taufik Hidayat sebagai koordinator Forum Silaturahmi Daerah Partai Golkar, patut juga diambil hikmahnya. Kenapa? Karena Taufik Hidayat mengusulkan tujuh nama untuk menyelenggarakan Munas, yakni BJ Habibie, Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Agung Laksono, Aburizal Bakrie, Siswono Yudohusodo, dan Abdul Gafur.
Adapun alasan Taufik Hidayat, agar munas bersama, selain sebagai penyelesaian dualisme kepengurusan, juga harus dijadikan sebagai momentum kebangkitan Partai Golkar, dengan menjalankan proses Munas yang demokratis dan terbebas dari politik transaksional.
Bertitik tolak dengan fakta Partai Golkar yang lagi mati pucuak tersebut, ada baiknya para kader Partai Golkar Sumbar memikirkan manfaat dari Musda Partai Golkar Sumbar yang dilaksanakan dan ada baiknya hanya melaksanakan Raker atau rapat kerja daerah untuk membahas bagaimana solusi yang benar dan tepat untuk menyalamatkan persiteruan dingin antara kader partai besar di Ranah Minang ini. (Penulis wartawan tabloidbijak dan padangpos)