BIJAK ONLINE (SOLOK)-Pansus II DPRD Kabupaten Solok yang khusus membahas masalah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Solok, masa jabatan 2010-2015, seusai membahas di The Hill Hotel, Bukittinggi dari Selasa tanggal 14 April, hingga Jum’at 17 April 2015 lalu, langsung melakukan turun ke lapangan guna mengetahui dari dekat hasil laporan kepala daerah, apakah sesuai dengan LKPJ atau tidak.
Pansus II DPRD Kabupaten Solok, Sabtu 18 April 2015, melakukan turun gunung yakni dengan mengunjungi nagari Parambahan, kecamatan Bukit Sundi. Di nagari perbukitan tersebut, Pansus II yang turun dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Yondri Samin, SH, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Solok, Firmansyah dan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Solok yang juga disebut-sebut sebagai bakal calon Bupati Solok, Jon Firman Pandu, meninjau dari dekat sumber air bersih PDAM yang berda di jorong Balai Kenagarian Parambahan.
Di lokasi tersebut, anggota rombongan Pansus II disambut oleh Wali jorong Balai, Hendri, Kepala Unit PDAM Bukit Sundi, Amirunas dan Kasubag Perencanaan PDAM Kabupaten Solok, Nofirman.
Kepada Pansus II DPRD Kabupaten Solok, Amirunas dan Nofirman menjelaskan bahwa dari Sumber Air Jorong Balai Kenagarian Parambahan, PDAM bisa melayani masyarakat di tujuh nagari dengan jumlah pelanggan sebanyak 4206 pelanggan meski yang aktif hanya sebanyak 3733. Ketujuh nagari yang bisa dilayani adalah seperti Muara Panas, Parambahan, Kinari, Bukik Tandang, Koto Baru, Gaung dan Saok Laweh.
Sementara kapasitas air yang bisa dialirkan dari pipa induk Parambahan adalah 30 liter per detik. Sedangkan untuk mengoptimalkan pelayanan dari sumber air jorong Balai, PDAM harus membangun Bron Captering (bak penampungan) dengan dana Rp 15 miliar.
Sementara Walijorong Balai, Hendri, meminta agar jalan menuju Bron Catering sepanjang 150 Meter dari jalan utama, bisa diperbaiki PDAM atau Pemkab Solok, termasuk permintaan sebuah Musalla. “Kalau sumber air dari jorong Balai ini bisa dioptimalkan, akan bisa mengaliri kecamatan Lembang Jaya, Kubung dan juga kota Solok,” tutur anggota Pansus II, yang juga Ketua Komisi A, Firmansyah.
Dari Nagari Parambahan, kecamatan Bukit Sundi, Anggota Pansus II langsung menuju Puskesmas Bukit Sileh, kecamatan Lembang Jaya. Di Puskesmas tersebut, Pansus II diterima oleh Kepala Puskesmas, dr. Salimah Dani, para staf dan perawat serta walinagari Bukit Sileh Salayo Tanang, Darmansyah.
Pansus II selain melakukan curhat dengan walinagari dan staf di Puskesmas, yang dimulai dari kondisi sanitasi saluran air yang tidak baik karena bila hujan, maka air akan masuk ke Puskesmas serta jalan tembus menuju langsung ke Puskesmas yang belum tersedia, karena untuk menuju Puskesmas harus melintasi kantor walinagari.
"Kalau bisa, Puskesmas Bukit Sileh ini ditingkatkan statusnya menjadi Puskesmas PONED yakni Puskesmas yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal selama 24 jam. Sebab warga di sini sangat banyak dan juga bisa menampung warga dari Danau Kembar,” tutur anggota Pansus II, Jon Firman Pandu. Hal yang sama didukung oleh Kepala Puskesmas, dr. Salimah Dani,
Menurut Salimah Dani, Puskesmas PONED harus memenuhi standar yang meliputi standar administrasi dan manajemen, fasilitas bangunan atau ruangan, peralatan dan obat-obatan, tenaga kesehatan dan fasilitas penunjang lain dan mampu memberikan pelayanan yang meliputi penanganan preeklampsi, eklampsi, perdarahan, sepsis, sepsis neonatorum, asfiksia, kejang, ikterus, hipoglikemia, hipotermi, tetanus neonatorum, trauma lahir, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), sindroma gangguan pernapasan dan kelainan kongenital.
Sementara Yondri Samin, Wakil Ketua DPRD, berjanji akan memperjuangkan jalan tembus Bukit Sileh menuju Arosuka, untuk memudahkan transfortasi, bila ada pasien yang akan dirujuk dari Puskesmas Bukit Sileh menuju RSUD Arosuka. “Selama ini pasien rujukan selalu di bawa ke RSUD Kota Solok, dengan alasan menuju Arosuka jauh dan fasiltas RSUD Arosuka yang kurang memadai. Jadi insyaallah dalam waktu dekat ini akan kita cari jalan keluarnya bersama Pemkab Solok dan juga berkoordinasi dengan Anggota DPRD Sumbar,” tutur Yondri Samin.
Selain itu, anggota Pansus II, baik Firmansyah, Jon Pandu dan Yondri Samin, sangat terkejut dengan laporan walinagari, karena pencatatan data Jamkesda dilakukan oleh guru-guru sekolah dan diberikan kepada masyarakat setelah masa berlakunya mau habis. “Yang mendata warga adalah para guru sekolah, katanya disuruh orang Bappeda,” tutur walinagari Darmansyah sembari menambahkan, kalau memang benar begitu, kita akan panggil yang bersangkutan,” tutur Firmansyah. Selain itu, masih banyak keluhan dari bidan dan walinagari, termasuk permintaan penambahan dokter di Puskesmas, yang hanya memiliki satu dokter yang juga merangkap kepala Puskesmas. Berbagai persoalan lain tentang Puskesmas, juga menjadi catatan bagi anggota Pansus II, seperti Yondri Samin, Firmansyah dan Jon Firman Pandu.
Dari Puskesmas, Pansus II menuju Pasar Bukit Sileh. Di pasar tersebut, seribu persoalan di dapat, termasuk masalah kemacetan dan sampah yang menumpuk dengan bau menyengat. “Kami ingin pasar Bukit Sileh ini di kelola secara profesional, konsep moderen tetapi tetap dengan mempertahankan keteradisionilannya,” harap tokoh masyarakat setempat, H. Atmi Pomi, yang juga Ketua KONI Kabupaten Solok, kepada anggota DPRD, yang tergabung dalam Pansus II.
Konsep pasar moderen yang sudah di rancang bersama mahasiswa UNAND itu, diharapkan bisa diterapkan dalam waktu dekat. Pasar dengan luas lebih 2 Hektare itu, setiap hari Kamis dan Jum’at akan mengalami kemacetan. Bahkan Pasar Bukit Sileh, merupakan pasar sayur terbesar di Kabupaten Solok.
“Yang menjadi kendala saat ini adalah masalah kemacetan dan juga masalah pembuangan samapah. Bayangkan saja, hari pasar jatuhnya pada Kamis dan Jum’at, namun tumpukan sampar baru diambil pada hari Selasa berikutnya, dan itu hanya diambil satu kali dalam satu Minggu. Akibabnya, bau menyengat bagi warga sekitar pasar tidak bisa dihindari,” jelas walinagari Bukit Sileh Salayo Tanang, Darmansyah.
Untuk itu, pemerintahan nagari Bukit Sileh yang bekerjasama dengan pemuda tiga nagari, seperi Batu Banyak dan Batu Bajanjang, sudah sepakat untuk mengelola pasar dan mengatasi segala permasalah yang ditimbulkan, baik masalah kemacatan maupun tentang tumpukan sampah.
Setelah dari pasar Bukit Sileh, anggota Pansus II DPRD Kabupaten Solok yang membahas masalah LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Solok, langsung menuju jorong Tanah Sirah, nagari Koto Anau, kecamatan Lembang Jaya, untuk berdiskusi dengan Kelompok Tani Mawar. Kepada Pansus II DPRD Kabupaten Solok, PPL setempat, Roza, berharap agar pemerintah Kabupaten Solok, lebih menfokuskan pembangunan Kabupaten Solok kepada bidang pertanian serta memperhatikan nasib para penyuluh (joko/wandy)