BIJAK ONLINE (Padang)-Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menegaskan, berdasarkan rencana kerja pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, telah ditetapkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang perlu segera ditangani pemerintah.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mempersiapkan diri mengelola Program PNPM Mandiri Perkotaan untuk meningkatkan perkembangan kualitas PNPM," kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno ketika memberikan kata sambutan pada  Lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan, di Bumi Minang, Senin, 20 April 2015. 

Menurut gubernur, berdasarkan data kementerian PU dan perumahan rakyat, saat ini indonesia menghadapi tantangan pembangunan permukiman dengan masih banyaknya kawasan kumuh di berbagai perkotaan di tanah air. 

 "Fakta ini akan menjadi tantangan kita bersama untuk pembangunan permukiman tersebut. Untuk itu Pemerintah merumuskan rencana pembangunan jangka menengah nasional III periode 2015-2019 nanti, untuk meningkatkan akses penduduk terhadap lingkungan permukiman yang berkualitas, dan juga mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh di indonesia tahun 2019," kata politisi PKS ini.

Kemudian, kata gubernur, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini ternyata belum sepenuhnya dapat menyelesaikan kemiskinan atau mengurangi jumlah penduduk miskin. "Berpijak dari kondisi tersebut, pemerintah telah melakukan terobosan yakni melalui PNPM mandiri," kata Dewan Syuro PKS ini. 

Acara ini dihadiri oleh Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Tim Koordinasi Pelaksanaan Program PNPM mandiri perkotaan Provinsi  Sumbar dan undangan lainnya.

Peserta yang hadir tidak saja dari pimpinan eksekutif dan legislatif tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota tetapi juga dari berbagai sakeholder dan kelompok peduli lainnya seperti Badan Usaha, perguruan Tinggi, NGO, LSM, KBP, BKM dll. 

Sedangkan untuk narasumber direncanakan akan hadir Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dan perumahan rakyat, Kepala bappeda prov. Sumbar, Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bnagunan prov. Sumbar dan juga dari narasumber lainnya. (Humas Sumbar).

google+

linkedin