TAMPAKNYA, akal politik elite Partai Golkar kian galau dan semakin membuat persiteruan antara Agung Laksono dengan Abu Rizal Bakri tak kunjung usai. Fakta ini kian membuat pula akal politik kader Partai Golkar di Sumatera Barat resah dan gelisah..
Pemicunya, semenjak Yan Hiksas ditugaskan Agung Laksono sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar Sumbar, dan spontan suhu politik diantara kader, terutama pendukung Irwan Hendra Rahim setiap hari bisa dikatakan kian mendidih. Bahkan, kantor DPD Partai Golkar Sumbar yang di Rasuna Said, dijaga polisi berpakaian lengkap dan siaga, yang menimbulkan kesan bakal ada persiteruan.
Tapi faktanya, setelah satu minggu berlalu, tak ada tanda-tanda persiteruan antara pendukung Yan Hiksas dengan kubu Irwan Hendra Rahim. Bahkan, Yang Hisas terlihat lebih memilih melakukan koordinasi sesama kader Partai Golkar dengan melaksanakan Rapat Koordinasi di Hotel Pangeran, Rabu 16 April 2015 yang dihari sekitar 13 dari 19 DPD Partai Golkar se-Sumbar.
Yan Hiksas katanya datang ke Padang hanya dua misi. Yang pertama melakukan koordinasi dengan para kader dan yang kedua melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah, karena Desember 2015 ada tiga belas daerah yang melaksanakan pilkada termasuk pemilihan gubernur Sumbar.
Masalah koordinasi, kata Yan Hiksas, sudah dilaksanakannnya dan kini hanya menciptakan suasana kondusif antar kader dan melakukan dialog politik yang sopan dan santun untuk menyiapkan kader Partai Golkar mengikuti pilkada.
Selain melakukan dialog politik yang santun, terlihat Yan Hiksas juga melakukan safari politik dengan berkunjung ke Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, serta berkunjung kepada Ketua MUI Sumbar, Syamsul Bahri Khatib, yang tujuannya selain bersilaturrahim, juga meminta saran untuk kebaikan Partai Golkar kedepan.
Sementara Irwan Hendra Rahim, tampaknya masih asyik dan sibuk dengan tugasnya sebagai Ketua DPRD Sumatera Barat. Bahkan Irwan Hendra Rahim agak hati-hati berbicara masalah kondisi Partai Golkar dan terkesan menghidar dari berbagai pertanyaan wartawan seputar Partai Golkar Sumbar, maupun secara nasional.
Tanpa bermaksud menggurui, baik Yan Hiksas maupun Irwan Hendra Rahim, yang jelas keduanya harus membangun etika berpolitik yang sehat, sopan dan santun. Soalnya, kalau akal politik itu masih ada, pasti persiteruan tak akan berlarut-larut, yang berdampak kepada hilangnya peluang kader Partai Golkar mengikuti pilkada.
Sebenarnya, kalau dilihat awal atau asal muasal persiteruan di Golkar bermula dari perbedaan kepentingan politik. Untuk itu, cara penyelesaian konflik atau persiteruan tersebut, harus lah melalui jalur politik dalam partai dengan mengedepankan solusi yang sesuai. Apalagi jalur penyelesaian politik dalam partai adalah musyawarah nasional (munas) atau rapat pimpinan nasional (rapimnas).
Faktanya kini, penyelesaian yang dipilih oleh kedua kubu, di mana Ical memilih jalur hukum sementara Agung dengan bergelantung di lengan kekuasaan, sehingga langkah penyelesaian akan lama, panjang dan pasti melelahkan.
Sebagai contoh, begitu Menkumham memutuskan mengesahkan Golkar kubu Agung, Ical langsung membalasnya dengan melaporkan dugaan pemalsuan dokumen penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar Jakarta. Bahkan, kubu Ical juga melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta (PN) Barat serta mengajukan gugatan atas putusan Menkumham di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Jika seandainya Menkumham kalah di PTUN, so pasti pula Menkumham akan melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan sudah jelas perjalanan kasus ini memerlukan waktu yang panjang dan sementara pilkada di Sumatera Barat, Desember 2015 ini.
Untuk itu kini, ada baiknya para kader Partai Golkar di Sumatera Barat mengutamakan musyawarah melalui koordinasi sesama kader dengan cara berpolitik santun dan beretika demi menyelamatkan kader mengikuti pilkada.
Semoga slogan Partai Golkar ;"Suara Rakyat, Suara Golkar" tidak berubah menjadi "Suara Golkar menjadi Suara Ketua". (bersambung dan penulis adalah wartawan tabloid bijak).