BIJAK ONLINE (Padang)-Sidang Paripurna penutupan masa sidang pertama 2015 terlihat berlangsung agak panas dan seru, karena sidang yang digelar di Gedung DPRD kota Padang tersebut diwarnai hujan interupsi dari beberapa anggota dewan. Bahkan, sidang sempat terhenti selama 15 menit, karena dari 45 anggota dewan, hanya 5 orang yang menyerahkan laporan hasil reses perdapilnya.
‘’Saya mau mempertanyakan siapa-siapa saja yang ikut reses. Tolong pimpinan jabarkan, kenapa hanya lima orang yang menyampaikan laporan, padahal di dalam daftar terdapat tujuh orang,” ujar anggota dewan, Maidestal Hari Mahesa disaat paripurna penyampaian akhir masa reses dan pembukaan serta penutup masa sidang pertama, Kamis 30 April 2015.
Kemudian Mahesa menyebutkan, sebelum laporan disampaikan, harusnya Sekretaris DPRD Padang, Ali Basar menyampaikan laporan hasil reses perdapilnya.
Mahesa juga mempertanyakan ke Ketua DPRD tujuh orang anggota dewan yang mencairkan dana reses, dan bagai mana kah pertanggungjawabannya. "Saya mengharapkan penjelasan ketua DPRD di dalam rapat paripurna yang di saksikan walikota dan muspida Kota Padang, ‘’pintanya .
Yang menariknya lagi, Maidestal Hari Mahesa mengklaim, Ketua DPRD Padang sebagai pucuk tertinggi di dewan lalai dalam melaksanakan tugasnya. Sebab, terjadi kesalahan dalam persiapan administrasi. Alhasil, tidak semua anggota dewan yang dapat menyerap aspirasi konstituennya di daerah pemilihan.
Persoalan ini muncul, kata Mahesa, karena tidak ada kejelasan soal Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) anggota untuk melaksanakan kegiatan masa rehat sidang tersebut. Padahal, jadwal yang telah ditetapkan di Badan Musyawarah (Bamus), yakni tanggal 26-29 April 2015, namun, baru Selasa (28/4) SPT dan SPPD ditandatangani pejabat yang bersangkutan (sekwan dan ketua-red) sebagai legalitas.
Sementara, lanjut Mahesa, sisa waktu tinggal sehari lagi, yakni Rabu (29/4), makanya puluhan anggota dewan lainnya tak mengambil jatah reses perdapilnya.’’ Kami tidak ingin masyarakat menyalahkan wakil rakyatnya karena tidak menjaring aspirasi mereka, dan menilai jelek kinerja anggota dewan yang telah dipilihnya, ‘’tegasnya.
Anggota dewan Zulhardi Zakaria Latif juga mengajukan interupsi. Sebagai Ketua komisi IV dia mengaku kecewa dengan ketua DPRD Padang. Sebab, sejak dilantik pada tahun 2014, belum pernah ketua DPRD rapat kedewanan, dan melakukan kordinasi dengan anggota DPRD lainnya. "Saya berharap kedepannya ketua DPRD akan berbaur dengan anggota DPRD lainnya, ‘’harap Politisi muda Golkar ini.
Menurut Zulhardi, segala sesuatu yang dibicarakan dalam sidang ini hendaknya dibahas di rapat internal dewan, karena saat ini agenda terkait pelaporan hasil masa sidang pertama tahun 2015 sekaligus membuka masa sidang kedua. ‘’Saya harapkan kita menghargai sidang ini,” pungkas Yulisman dari Frakdi Demokrat dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Padang, Erisman didampingi tiga wakil ketua lainya, Asrizal, Wahyu Iramana Putra, dan Muhidi, disaksikanWalikota Mahyeldi dan jajaran SKPD Kota Padang.
Sementara Sekretaris Dewan(Sekwan) DPRD Padang, Ali Basyar menyebutkan, terkait hasil reses dari laporan lima orang anggota dewan yang diterima, semuanya berjalan dengan lancar. Sejumlah keluhan dan usulan dari konstituen pun telah menjadi catatan bagi masing-masing dewan. ‘’Kita berharap apa yang telah diagendakan anggota DPRD dalam resesnya dapat memberikan angin segar bagi masyarakat, ‘’katanya.
Usai rapat Paripurna Ketua DPRD Padang, Erisman kepada wartawan di ruang kerjanya mengatakan, keterlambatan penandatanganan SPT dan SPPD karena adanya kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan. Selain itu dia juga menyalahkan kinerja Sekretariat DPRD yang lamban.
Adanya pemberitaan media yang menyudutkannya dalam menjalankan aktivitasnya selaku wakil rakyat itu merupakan cambuk baginya. ‘’Saya menilai Media sepertinya ikut dalam hal ini, sehingga kesemuanya dipersalahkan kepada Ketua DPRD,” kata Erisman. ( yos)