PERANG terbuka di media online dan media sosial antara Novermal Yuska dengan Almadi yang keduanya sudah dikenal publik sebagai waartawan, menarik juga untuk dikaji dan dianalisa. Masalah pikiran keduanya, tentu pembaca sudah bisa mencernanya sendiri. Kenapa? Karena perbedaan pendapat keduanya, masalah sosial dan bukan masalah matematika yang bisa dinilai dari fakta dan angka.
Sebagai seorang wartawan, saya sudah terbiasa berpikir dan menulis dengan mencocokan antara logika bahasa dengan logita fakta. Dalam suatu peristiwa, adakalanya logika bahasa yang direkayasa dan adakalanya juga logita faktanya di rekayasa. Untuk itu menurut saya, seorang wartawan profesional, harus bertegas-tegas mencocokan antara logika bahasa dengan logika fakta. Jika antara logika bahasa tidak sama dengan logika fakta, pasti peristiwa itu syarat dengan rekayasa, sesuai selera.
Pada catatan ini, saya memang sengaja menampilkan kedua tulisan, Almadi dan Novermal Yuskan. Penilaiannya, ya terserah pembaca. Selamat membaca dan selamat memberikan penilaian.
Catatan Almadi : Setelah KONI Kini Giliran PWI Sumbar
Nasib atlet Sumbar mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON ) XIX di Jawa Barat masih belum jelas. Sebab, KONI Pusat menolak kontingen Sumbar atas nama Plt Syaiful. Jika masalah ini tidak atlet urang awak bakal gagal mengikuti PON. Dan siapa yang bertanggung jawab.
Bagi dunia olahraga di ranah Minang adalah aib hilangnya harga diri atlet dan pelatih dikancah nasional. Minggu lalu, utusan Plt Syaiful maaf bukan dari KONI Sumbar. Sebab, Syaiful telah dipecat dari jabatan Plt KONI merangkak ke Pengurus Besar PON Jawa Barat. Rombongan yang dipimpin Master Handranto selaku Wakil Ketua II KONI Sumbar mencoba mendaftarkan nama-nama atlet kontingen Tuah Sakato.
Dengan wajah optimis dan membayangkan misi bakal sukses. Tapi apa yang terjadi? Surat pendaftaran atas nama Plt Syaiful ditolak. Karena, KONI Pusat mengakui Ketum Syahrial Baktiar pimpinan KONI Sumbar. Lain dari itu ke laut. Sekedar penghibur rombongan dari Sumbar disambut ramah oleh tuan rumah. Dan mereka berselfi-selfi ria di Bandung pengobat kecewa.
Mereka tidak tahu, diam-diam Syahrial Bakhtiar telah mengirim surat tembusan pemecatan Syaiful ke KONI Pusat. Permainan yang dilakukan Profesor olahraga UNP itu adalah cerminan hatinya tertindas oleh penguasa. Pembalasan tersebut belum seberapa jika dibandingkan bagaimana beliau dituding melakukan korupsi dana KONI Sumbar. Tudingan yang datang bertubi-tubi guna menjatuhkan krediblitasnya sebagai tokoh olahraga ranah Minang dia lapang dada.
Tak ada sedikit pun Syahrial Bahktiar membalas apa pun yang dituduhkan kepadanya. Hanya diam dan pasrah. Sekarang hasil pemeriksaan Inspektorat sudah selesai. Beliau dinyatakan bersih dari segala macam tuduhan yang tidak berdasar Gagalnya Inspektorat menyeret Syahrial Bakhtiar keranah hukum sesuai keinginan penguasa sebuah tamparan pahit Sekarang mereka berpikir serangan bakal berbalik arah.
Karena, selaku pimpinan KONI dua priode Syahrial tentu tahu siapa anggotanya yang bermain. Dan ini sudah terbukti ketika beliau dilaporkan keaksaan Tinggi Sumbar oleh anggotanya sendiri. Hasilnya, yang melaporkan itu minta ampun dan berdamai. Berbagai macam trik sudah dilakukan tim sukses penguasa untuk menyeret Ketua KONI Sumbar ke balik jeruji besi.
Namun Syahrial Baktiar tetap tenang dan sabar dia tahu ini sebuah permainan menghancurkan nama baiknya. Berkat pertolongan Allah SWT semua tuduhan itu tidak terbukti. Sekarang, selaku Ketua KONI Sumbar yang punya legalitas Syahrial Baktiar berdiam diri. Beliau tidak banyak komentar apalagi sejak kepergian almarhum orang tuanya tentu lebih baik fokus dibulan suci ini.
Sedangkan ditempat lain, penguasa melalui Sekretaris Daerah (Sekda) mulai gelisah. Bagaimana caranya me opok-opok Syahrial Baktiar memberikan legalitasnya agar atlet Sumbar dapat berlaga di PON mendatang. Seperti yang sudah-sudah untuk menjahtuhkan.
Syahrial Baktiar sangat mudah bikin lagi berita menghancurkan nama baiknya. Atau revisi Surat Edaran Mendagri dosen tidak boleh jadi Rektor UNP. Saya yakin seratus persen Syahrial Baktiar lunak hartinya dan mengikuti kemauan mantan tim sukses penguasa. Mantan tim sukses penguasa daerah ini adalah orang pintar.
Kalau ada pemilhan manusia pintar sejagat saya optimis mereka masuk nominasi tiga besar. Karena yang ikut mereka bertiga saja,sesuai jatah yang ada. Sekarang jabatan yang bakal habis masa edarnya Kadin dan PWI Sumbar. Untuk jabatan ketua KONI sudah mereka dapat. Tinggal yang diincar Ketua Kadin dan Ketua PWI Sumbar. Untuk mendapatkannya tentu sesuai dengan keahlian dan bidang masing-masing. Jika dia pengusaha tempatnya Kamar dagang dan industri (Kadin),
kalau jurnalis tempatnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pokok e pembagian merata.Sukses mengacak-acak KONI sekarang giliran PWI Sumbar pula diincar. Strategi, dana yang sudah dialokasinya Plt gubernur sebelumnya untuk Porwanas (Pekan Olahraga Wartawan) ditahan dulu. Padahal, atlet Porwanas habis lebaran bakal bertarung di Jawa Barat. Wartawan Sumbar yang bakal berlaga habis lebaran ini tidak pernah melakukan persiapan. Alasan klasik dana tidak cair.
Wajar salah satu official cabang olahraga catur, Aidil uring-uringan karena atletnya belum ada melaksanakan latihan untuk persiapan Porwanas. Sebenarnya persoalan dana tidak ada masalah, karena sudah dianggarkan oleh Plt gubernur sebelumnya. Tapi saya tidak mengerti kenapa tidak cair. Sementara kita perlu biaya buat persiapan dan latihan,jelas mantan wartawan Harian Semangat ini. Aidil mengakui kemungkinan ada kehendak penguasa untuk mengambil alih Ketua PWI Sumbar yang dipimpin Basril Basyar dan menggantikan kepada orangnya.
Apakah segampang itu mengambil alih pucuk pimpinan PWI Sumbar? Tahukah mereka tata cara pemilihan ketua PWI. Syarat voter adalah mereka yang memiliki kartu sebagai wartawan anggota biasa PWI Pusat Itu pun jumlahnya bisa dihitung karena yang memiliki kartu anggota biasa terbanyak adalah, mantan wartawan Harian Umum Semangat, Haluan, Singgalang dan RRI. Mampukan tim sukses penguasa berhadapan dengan mereka yang sudah berurat berakar pada dunia pers.
Perlu diketahui mantan wartawan Harian Umum Semangat masih solid dan menentukan kemana arah PWI Sumbar. Mereka itu adalah, Wiztian Yutri (Ciweg) sekarang Komisaris PT Semen Padang, Khairul Jasmi sekarang Pimred Harian Umum Singgalang, Firdaus General Manager (GM) Harian Umum Rakyat Sumbar, Zulnadi Pimpinan Umum Mingguan Semangat, Pinto Janir, Nofi Sastera, Rhian de Kincai Pimred Mingguan Editor, Oktaveri mantan Pimred Padang Ekpres sekarang Humas PT Semen Padang, I Made Tinggal Karyawan Kepala Biro Antara Provinsi Bali dan puluhan orang banyaknya beredar di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Malahan jika PWI Sumbar dikacau seperti KONI.
Saya selaku mantan wartawan Harian Umum Semangat paling depan menghadang keinginan tim sukses penguasa itu. Kalau perlu tidak ikut Porwanas sekali pun tak apa, biar Indonesia tahu bobroknya kepemimpinan di ranah Minang (***)
Tulisan Novermal Yuska: Kepicikan Seorang Almadi Sumbar Post
Almadi yang dikenal sebagai wartawan dan kini pimpinan portal Sumbar Post telah kehilangan akal sehat. Di berbagai tulisan dan beritanya selalu menghujat dan menuduh banyak orang tanpa dasar. Sepertinya, Almadi melakukan ini untuk membayar "upah panjek" yang terlanjur "disungkahinya".
Sebenarnya, sudah banyak hal yang bisa dijadikan alat bukti untuk melaporkannya ke pihak berwajib. Banyak unsur fitnah dan pencemaran nama baik dalam tulisan dan berita yang dibuatnya. Namun, kini para pihak yang dirugikan masih bertoleransi guna menyadarkannya untuk kembali jadi wartawan yang baik dan benar.
Almadi yang baru lulus uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kategori Wartawan Muda (jenjang kompetensi untuk reporter di lapangan), terkesan menghalalkan segala cara untuk merusak nama baik banyak orang dengan tulisan dan berita yang sarat unsur fitnah. Fakta dan kebenaran dijungkirbalikannya untuk menyatakan bahwa dia dan kelompoknya lah yang benar.
Khusus soal KONI Sumbar, tak ada yang salah dengan jabatan Plt Ketum KONI yang dijabat Syaiful. Menindaklanjuti surat Mendagri yang diteruskan Gubernur Sumbar yang melarang pengurus KONI rangkap jabatan, Ketum KONI Sumbar Syahrial Bakhtiar menunjuk Waketum I Syaiful sebagai Plt Ketum. Penunjukan Syaiful sebagai Plt Ketum sudah sesuai AD/ART KONI.
Perlu dicatat, Syaiful tidak pernah meminta jabatan Plt Ketum tersebut kepada Syahrial Bakhtiar. Bahkan, Syaiful menyarankan Syahrial Bakhtiar supaya membawa persoalan larangan rangkap jabatan tersebut ke rapat pleno pengurus KONI Sumbar. Biar rapat pleno yang memutuskan siapa yang akan diangkat sebagai Plt Ketum. Namun, Syahrial Bakhtiar lebih memilih haknya seperti diatur ART KONI, dimana Ketum bisa mengangkat Plt Ketum.
Setelah Syahrial Bakhtiar membuat surat peletakan jabatan sebagai Ketum KONI Sumbar, dan menunjuk Syaiful sebagai Plt Ketum, serta menandatangani berita acara serah terima jabatan dengan Plt Ketum yang ditembuskan ke pihak terkait, termasuk ke KONI Pusat, Plt Ketum Syaiful mulai melaksanakan tugasnya. Yang rangkap jabatan dikeluarkannya, dan anggaran yang tak sesuai aturan direvisinya. Kini persiapan menuju PON Jabar 2016 terus ditingkatkan dengan menggandeng banyak pihak.
Jadi, tak ada alasan lagi bagi seorang Syahrial Bakhtiar untuk kembali mengambil jabatan Ketum KONI Sumbar dari Plt Ketum Syaiful yang ditunjuknya. Adalah sebuah perbuatan tanpa hak seorang Syahrial Bakhtiar yang telah meletakan jabatan kembali menggunakan kop surat dan stempel KONI Sumbar dalam membuat surat untuk dan atas nama KONI Sumbar. Sebenarnya Syahrial Bakhtiar bisa dipidana karena menggunakan yang bukan haknya lagi.
Perlu diketahui, sampai saat ini tidak ada komunikasi Ketum KONI Pusat dengan Mendagri terkait larangan rangkap jabatan di kepengurusan KONI. Sikap Mendagri sudah jelas, yaitu tetap tidak boleh ada rangkap jabatan di KONI seperti yang diamanatkan undang-undang. Dan, Gubernur Sumbar juga bersikap sama dengan Mendagri. Jadi, adalah perbuatan melawan hukum kalau Ketum KONI Pusat membiarkan dan mendukung pengurus KONI rangkap jabatan karena alasan pelaksanaan PON Jabar 2016.
Kembali ke tudingan Almadi Sumbar Post yang tidak sesuai fakta dan jauh dari kebenaran. Soal pengurus KADIN Sumbar, Almadi terlalu prematur mengatakan ada campur tangan Gubernur Sumbar untuk mendudukan tim suksesnya jadi ketua. KADIN Sumbar adalah organisasi independen dan diisi oleh orang-orang hebat dan terhormat. Jadi, tak ada alasan bagi Almadi menuduh seperti itu.
Lagi pula, kalaupun mantan tim sukses Gubernur Sumbar tersebut yang terpilih jadi ketua KADIN Sumbar nantinya, itu sudah pada tempatnya. Karena, yang bersangkutan patut dan pantas memimpin KADIN Sumbar. Yang bersangkutan adalah seorang pengusaha sukses dan sudah kenyang dengan asam garam banyak organisasi. yang bersangkutan juga salah seorang wakil ketua di KADIN Sumbar. Jadi, tak ada alasan bagi Almadi menudingnya ada campur tangan Gubernur Sumbar.
Dan begitu juga dengan PWI Sumbar. Almadi juga salah dalam menilai mantan tim sukses Gubernur Sumbar, yang ditudingnya bakal merebut jabatan ketua di organisasi wartawan itu. Walau yang bersangkutan bisa dan punya peluang jadi ketua PWI Sumbar, tapi belum berminat maju untuk periode ini. Padahal yang bersangkutan adalah salah seorang pengurus PWI Sumbar yang mumpuni dan layak memimpin organisasi orang-orang hebat tersebut.
Disebut bakal ada campur tangan Gubernur Sumbar dalam pemilihan ketua PWI Sumbar di akhir tahun ini, Almadi juga sangat salah. Karena, dalam menjalankan pemerintahan, Gubernur Sumbar bermitra baik dengan semua wartawan, baik lokal maupun nasional. Lagi pula, Gubernur Sumbar sangat terbuka dengan wartawan menyangkut apa saja. Jadi, tak ada kepentingan Gubernur Sumbar untuk mendudukan mantan tim suksesnya jadi ketua PWI Sumbar.
Kalaupun nanti mantan tim sukses Gubernur Sumbar tersebut terpilih jadi ketua PWI Sumbar, itu adalah keingginan anggota PWI Sumbar sendiri. Lagi pula, yang bersangkutan mumpuni dan layak untuk jabatan tersebut. Sebagai wartawan bersertifikat kompetensi Wartawan Utama, integritasnya sudah teruji. Dan, komitmennya membesarkan PWI Sumbar juga jelas. Bahkan, yang bersangkutan berkeinginan untuk menjadikan kantor PWI Sumbar sebagai pusat informasi dan pendidikan jurnalistik di Sumatera Barat.
Jadi, kesimpulannya adalah, Almadi bisa dikatakan sudah menebar fitnah dan informasi bohong kepada masyarakat. Almadi sebagai Wartawan Muda, mestinya menunjukan profesionalitasnya sebagai wartawan dengan tulisan dan berita yang benar dan sesuai fakta. Tak elok "melacurkan diri" untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Apalagi itu dilakukan karena keinginan diri tidak terakomodir oleh yang dituding. Kembalilah ke jalan yang benar kawan... Mari jadi wartawan profesional... Wasalam