Yemrizon Dt Penghulu Nan Sati
BIJAK ONLINE (Solok)-Banyaknya kunjungan anggota DPRD Kabupaten Solok ke luar daerah dalam satu tahun terakhir, membuat pertanyaan yang beragam di masyarakat dan LSM. Bahkan ada beberapa LSM yang mensinyalir ada anggota dewan yang melakukan perjalan fiktif alias illegal.
“Selama ini, sorotan miring terhadap lembaga yang terhormat itu, makin banyak dialmatkan dari pada prestasi yang mereka buktikan untuk masyarakat sesuai janji mereka kepada masyarakat waktu kampanye. Benar mereka melakukan perjalanan sesuai aturan yang ada, tetapi hendaknya harus seimbang antara uang negara yang digunakan dan dampaknya untuk Kabupaten. Sebab mereka berjalan dengan uang rakyat dan perlu media serta LSM mengawasinya,” harap Ketua LSM Perak, Yemrizon Dt Penghulu Nan Sati, Minggu (16/10).
Ditambahkan Yemrizon, daritahun ke tahun lembaga DPRD Kabupaten Solok tidak berusaha untuk berbenah untuk kesejahteraan masyarakat yang diwakilinya, malah bagaimana mencari celah supaya bisa ke luar daerah untuk mendapatkan uang saku dan tidur di hotel mewah.
“Alasan kunker atau Bimtek atau apalah namanya, yang penting bagaimana mereka bisa mencari celah ke luar daerah. Bukan kita iri, tetapi dampak dari kunker atau kunjungan itu tentu harus ada dalam bentuk implementasi nyata setelah keluar daerah untuk Kabupaten atau masyarakat. Bahkan ada dugaan, karena terlalu seringnya mereka ke luar daerah, ada yang disinyalir melakukan perjalanan fiktif alias SPJnya di wakilkan kepada anak THL dan mereka sembunyi di rumah,” tutur Yemrizon. Untuk itu, diharapkan pihak berwenang, seperti Inspektorat dan lainnya lebih teleti dalam melakukan pemeriksaan SPJ anggota dewan.
Sekwan DPRD Kabupaten Solok, Syamsurizal ketika dikomfirmasi, Minggu siang berjanji akan memeriksa SPJ perjalanan anggota dewan yang diduga fiktif. “Kalau memang ada yang fiktif, maka saya akan suruh batalkan SPJnya sama bagian Anggaran,” terang Syamsurizal. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Septrismen Sutan Putih, ketika diminta komentarnya masalah dugaan adanya SPJ Fiktif perjalanan anggota dewan di Kabupaten Solok enggan berkomentar. “Lebih baik ditanya saja pada bagian Sekwan,” tutur Septrismen singkat (wandy)