BIJAK ONLINE (Padang)-Sebagai Plt Ketua Umum KONI Sumbar, Syaiful SH Mhum menegaskan, dana KONI memang harus di audit, karena dana hibah tersebut bersumbar dari dana APBD milik masyarakat.
"Jadi kalau ada pihak-pihak yang manongek masalah dana KONI Sumbar itu, merupakan hal yang biasalah, terutama para kelompok Basah," kata Syaful SH Mhum ketika berbincang-bincang dengan Tabloid Bijak, Rabu, 12 Oktober 2016.
Menurut Syaiful, sebagai Plt KONI Sumbar, kini dirinya lagi menyiapkan laporan keuangannya. "Semua pengeluaran dana, sejak jadi Plt KONI Sumbar akan dipertanggungjawabkannya, secara transfaran," kata Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) Padang ini.
Khusus dana RP 30 miliar untuk PON Jabar, kata Syaiful, yang akan dipertanggungjawabkannya hanya Rp 27 miliar, karena yang Rp 3 miliar lagi, pertanggungjawabannya, oleh Ketua Umum KONI Sumbar sebelumnya. "Sebagai penerima amanah sebagai Plt KONI Sumbar, saya siap saja, mau diaudit BPK atau auditor independen, agar semuanya jelas, sehingga tak ada lagi souzon para pihak Basah," ujar Sekretaris KAN Kubang Kota Sawahlunto ini.
Namun sayangnya, ketika ditanya masalah kelompok Basah, Syaiful SH Mhum enggan memberikan komentarnya tentang pihak-pihak Basah tersebut dan hanya tersenyum sembari berlalu. "Udah dulu ya, ambo ka pulang lai," ketusnya. (PRB