 |
| pantai air manis |
“Setahu saya, kepandaian kadis pariwisata baru sebatas menggelar acara, seperti Festival Siti Nurbaya dan acara serimonial lainnya yang menguras dana APBD Kota Padang,” kata Furnawely ketika dihubungi Tabloid Bijak, Kamis 30 Oktober 2014.
Menurut Furnawely, seharusnya Walikota Padang mempercayai jabatan Kepala Dinas Wisata itu kepada figur yang peduli dan mengerti tentang dunia parawisata dan bukan dijadikan jabatan poltis dengan main tunjuk saja. “Selama ini ada kesan, setiap kepala dinas itu selalu dari orang-orang yang berjasa atau dari tim sukses, atau juga dari bisikan orang partai politik, akibatnya, ya seperti inilah jadinya objek wisata Kota Padang, yang tak terurus,” tegas wanita tiga anak ini.
Jujur ini ya, kata Furnawely, mungkin Kepala Dinas Parawisata itu tahu apa itu arti dari Sapta Pesona Wisata. “Kalau kadis yang sekarang tahu, apa itu Sapta Pesona Wisata, ya syukurlah dan kemudian, seharusnya, Walikota Padang sebelum menugaskan seseorang, mbok ya tanya jugalah wawasan yang bersangkutan tentang dunia wisata dan sudah itu, ya diberikan target,” kata penggagum Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti ini.
Sejak dulu sampai sekarang, masalah tukang palak masih menjadi keluhan setiap masyarakat yang berkunjung ke objek wisata. Kemudan, masalah harga makanan dan minum selalu main pakuak. “Fakta ini tentu membuat masyarakat malas berkunjung ke objek wisata,” kata Furnawely sembari menjelaskan Sapta Pesona Wisata itu, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan.
Khusus kenangan, lanjut Furnawely, jelas pengunjung wisata bukan mendapatkan kenangan manis, tetapi kenangan yang mengecewakan atau menjengkelkan, kan malu juga kita sebagai orang Minang, kalau pengunjung yang datang itu dari daerah seberang," tutur wanita yang hobi makan kepiting ini.
Secara terpisah, Kepala Dinas Parawisata Kota Padang, Dian Fikri menyebutkan, kalau masalah keamanan di objek wisata itu urusannya polisi. Seperti Objek Wisata Pinggir Laut, itu urusanya kapolsek, meskipun kawasan tersebut berdasarkan Surat Walikota Padang kawasan wisata. “Begitu juga dengan objek wisata Batu Malinkundang,” katanya ketika dihubungi Tabloid Bijak, melalui handphonenya, Kamis sore, 30 Oktober 2014.
Menurut Dian Fikri, dirinya baru dua hari yang lalu meninjau Objek Wisata Batu Malin Kundang dan kemudian dibahasnya dengan kabid dan kasi di dinasnya. “Kita menemui kesulitan dalam menertibkan objek wisata itu, karena objek wisata berada di tanah ulayat masyarakat setempat dan meskipun begitu, saya akan mencoba membahas persoalan tersebut dengan melibatkan ninik mamak setempat,” ujar mantan kepala TRTB Padang ini. (Y a)