“Bagi walikota pun, jabatan sekda itu juga penting, selain untuk membantunya menyelesaikan segala bentuk administrasi, juga terselip kepentingan politis, karena walikota itu kader partai dan jabatannya pun jabatan politis,” kata Yan Piliang ketika berbincang-bincang di Kedai Politik Rang Padang, Jalan Siak Kawasan GOR H Agus Salim Padang, Jumat, 17 Oktober, 2014.
Jadi, kata Yan Piliang, jika Erizal yang diusulkan walikota untuk menjadi sekda Padang, bisa dikatakan ada kekuatan partai politik yang mengskenariokan, Erizal sebagai sekda boneka. Kenapa? Karena saat Erizal dipercaya gubernur untuk menjadi PJ Walikota Padang, saat Pilwako Padang, mungkin Erizal dinilai berhasil memenangkan pasangan Mahem dan patuh dengan skenario yang dimainkan partai politik pendukung Mahem.
Kalau kita berbicara politik, kata Yan Piliang, wajar saja ada kekuatan politik bermain dan syah-syah saja dan ndak ada masalah. “Yang masalah bagi saya, kenapa Erizal yang disebut-sebut bakal menjadi sekda menggantikan Nasir Ahmad, apa tak ada yang lain. Padahal sebelumnya nama Asnel pamong senior di Pemko Padang, juga santer dibicarakan,” kata aktivis HMI ini.
Khusus Erizal, kata Yan Piliang, tak layak dan pantas untuk jadi sekda Padang. Alasannya, saat Erizal dipercaya jadi PJ Walikota Padang, apa yang dilakukannya. Bahkan waktu itu, Erizal justru menambah masalah, seperti kasus mutasi pejabat yang menimbulkan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat,” ujar pengagum Bung Hatta ini.
Jadi, jika Walikota Padang Mahyeldi benar-benar mengangkat Erizal menjadi Sekda Kota Padang, sudah bisa disimpulkan bahwa kepentingan politik partai lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat. “Saya menilai persoalan ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Mahyeldi-Emzalmi di mata masyarakat. Sebab, dalam menentukan pejabat masih bisa diintervensi penguasa dan kepentingan partai politik, sementara jabatan sekda itu jabatan karier,” tegasnya.
Kemudian, prestasi apa yang telah diperbuat Erizal sebagai Kepala Inspektorat Pemprovisi Sumatera Barat. Padahal, jabatan Erizal itu, bisa membongkar tindak pidana korupsi semua SKPD dilingkungan Pemprov Sumbar. “Kalau menurut saya, ada kesan Erizal melindungi atau ikut bermain dalam masalah KKN tersebut,” tambah Yan Piliang. (Y a)