ERA tahun 1990-an, lahir istilah dalam ilmu politik, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good dan clean governance). Kosa kata ini sangat sederhana, menjadi tolak ukur untuk membentuk tatanan birokrasi pemerintahan dan Non-Governmental Organization (NGO).
Dalam prakteknya, good dan clean governance dalam sistem pemerintahan lebih cendrung kepada model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal itu, butuh birokrat profesional dan akuntabel yang berpegang teguh pada prinsip dasar dan taat aturan.
Lantas, bagaimana dengan sistem birokrasi yang terjadi selama ini. Apakah telah mencerminkan sistem birokrasi yang profesional. Menurut hemat saya, hal itu mungkin hanya sebagian saja, namun butuh pembenahan.
Baru-baru ini, ada istilah budaya setor menyetor ala pejabat. Di samping dituntut bekerja profesional, pejabat juga diberi beban ‘’setoran’’ pada momen-momen tertentu. Misalnya, kedatangan tamu ‘’orang hebat’’. Pejabat malah kasak-kusuk mencari dana untuk buah tangan tamu ‘’orang hebat’’ itu. Kemudian juga terjadi ketika pengesahan anggaran, sering kali mendengar keluhan pejabat, dimintai uang pelicin anggaran.
Dari mana sumber uang yang mereka dapatkan untuk menutupi setoran itu. Karena tak memiliki pendirian, kurangnya profesional kerja, terkadang mereka memberanikan diri bermain dengan anggaran diluar peruntukannya alias Spanyol (Separoh nyolong). Ini yang sering terjadi, sehingga membuat rusaknya mental para pejabat itu sendiri.
Sekarang bukan zamannya. Tak ada istilah takut hilangnya jabatan. Takut dengan ancaman dan lain sebagainya. Kalaulah ditemui adanya masalah dalam penggunaan anggaran, hukum tetap ditegakkan. Yang akan menanggung beban hanyalah pihak-pihak yang mesti bertanggungjawab. Dengan demikian, perlu dicermati kembali bagaimana jalannya birokrasi pemerintahan kedepannya, bisa berjalan dengan baik dan bersih. Tak mesti takut dengan hilangnya jabatan, tetap berpegang teguh dengan aturan. (Penulis wartawan Radar Muko-muko)