MASALAH permianan kotor alias curang para mafia pupuk bersubsidi bukan hal yang baru lagi bagi petani yang jadi korban dari tahun ke tahun. Meskipun ada sidak oleh pemerintah, termasuk anggota dewan yang terhormat, masalah kecurangan mafia pupuk bersubsidi tersebut masih saja merajalela meraup keuntungan tanpa peduli nasib petani.

Hingga kini, setiap masuk musim tanam, para petani selalu saja menjerit dan berkeluh kesah  untuk mendapatkan pupuk.Kenapa? Karena adanya pemainan kotor para distributor dan PT Pusri sendiri sebagai pabrik. Yang ironisnya, oknum PT Pusri,  diperkirakan ikut mempekeruh penyumplaian pupuk kepada petani dengan harga HET. 

Kenapa PT Pusri disinyalir ikut bermain? Karena secara teori, PT Pusri  selalu mengungkapkan kalau distribusi pupuk di Sumatera Barat  telah memenuhi kuota petani sesuai Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Tapi fakta di lapangan jauh berbeda dengan apa yang dikoarkan PT Pusri sebagai pabrik pupuk, yang berlokasi di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Untuk itu, wajar saja jika muncul penilian kalau sistem distribusi pupuk subsidi ini, pastilah adanya permainan mafia, mulai dari distributor, pemerintah, dan kemungkinan oknum produsen pupuk PT Pusri juga ikut bermain. 
Secara fakta juga sampai sekarang, pupuk bersubsidi sudah dijadikan alat bagi sejumlah oknum untuk memperkaya diri sendiri, dengan berlindung dibalik nama petani. Padahal, orang yang mengatasnamakan tersebut sudah sangat merugikan petani.

Sebenarnya, kalau kita jujur membahas dan peduli nasib petani,  kunci dari distribusi ini adalah RDKK. Jadi, semua  pihak harus ikut mematuhi dan mengawasi pendrisbusian pupuk, sehingga pola-pola penyelewengan yang dilakukan mafia pupuk, akan teratasi.
Kini, mumpung di Sumatera Barat sudah berdiri Serikat Tani Islam Indonesia, yang dewan kehormatannya Gubernur Sumbar terpilih, Prof DR H Irwan Prayitno dan Ketum STII Sumbar itu, Drs Syafrizal Ucok yang dibantu Wakil Ketua Umum, AKBP Mazni Anwar dan Kombes (Purn) Busrizen SH, masalah permianan kotor mafia pupuk ini bisa teratasi. Apalagi, STII Sumbar diperkuat pengacara, Syaiful SH Mhum sebagai wakil ketua 1. 

Semoga saja, dengan berkumpulnya pejabat pemerintah, perwira polisi dan pengacara, serta wartawan, kedepan STII Sumbar tak hanya mampu membantu petani dari segi penyedian lahan, bibit dan pelatihan, tetapi juga mendapatkan pupuk sesuai dengan Herga Enceran Tertinggi sesuai dengan peraturan pemerintah. Semoga!!!!(Penulis adalah wartawan tabloid bijak dan padangpos.com)

google+

linkedin