BIJAK ONLINE (OPINI)-APAKAH pemerataan ekonomi bisa dilaksanakan dan ekonomi masyarakat bisa digantikan? Pertanyaan itu sering mencuat ke permukaan. Bisakah ekonomi masyarakat Sumatera Barat bisa meningkat beberapa tahun mendatang?
Pemerataan ekonomi bukan masalah gampang, melaksanakan ekonomi kerakyatan dan berkeadilan tak semudah mengucapkanya. Tapi di Sumateraat Barat konsep tersebut bukan slogan, tapi telah dilaksanakan secara real di lapangan dan ditetapkan secara rutin dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pekerjaan membangun Sumatera Barat cukup menantang. Kendala menggulirkan pembangunan di Sumatera Barat periode lima tahun ke depan (2010-2015) berawal dari kondisi yang sangat memprihatinkan pasca gempa 30 September 2009. Sumatera Barat barat saat itu baru saja dilanda gempa dahsyat berkekuatan 7,9 skala richter. Kota Padang, Ibukota Sumatera Barat nyaris lumpuh total. Hampir semua bangunan pemerintahan kantor hancur dan rata dengan tanah, begitu juga sentra-sentra kegiatan ekonomi, sekolah, rumah ibadah dan rumah penduduk juga porak-poranda. Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Serta Kabupaten Pasaman Barat mengalami kerusakan terparah akibat gempa.
Kendala lain adalah, Sumatera Barat bukanlah daerah kaya minyak seperti Provinsi lain maupun kaya bahan tambang seperti batubara, emas dan sebagainya. Industri juga tak bertumbuh pesat disini. Sekitar 60 % penduduk Sumatera Barat mengandalkan mata pencahrian di sektor pertanian,perikanan dan perdagangan (UMKM).
Lalu dengan segala keterbatasan yang ada, apa yang bisa dilakukan untuk membangun Sumatera Barat?
Pekerjaan pertama yang dilakukan di awal periode adalah membangun kembali puing-puing yang tersisa akibat gempa. Allhamdulillah berkat keseriusan pemerintah pusat dan juga kerja keras pemerintah daerah bersama masyarakat, serta bantuan dari pihak ketiga, masalah ini bisa teratasi. Bangunan yang sebelumnya roboh dan datar dengan tanah kembali dibangun dan berdiri kokoh. Bangunan yang lama telah berganti dengan yang baru. Masyarakat Sumatera Barat tak boleh putus asa, bencana bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, namun yang paling penting adalah bagaimana mengantisipasi dan menghindari resiko bencana tersebut. Semua yang tejadi pasti ada hikmahnya. Spirit masyarakat telah digenjot sehingga tidak larut dalam kesedihan, Sumbar harus bangkit. Kini, kurang dari tiga tahun setelah gempa, Sumatera Barat telah pulih kembali, baik secara fisik maupun mental. Dalam hal ini Sumbar mendapat apresiasi dari Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) sebagai daerah terbaik dalam penanggulanagan bencana dan sejumlah pakar asal Jepang juga mengancungkan jempol karena dalam waktu yang relatif singkat, Sumbar kembali normal pasca bencana gempa.
paya selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi Pemerintah Daerah (Pemda) tahun 2010-2015 yaitu: “mewujudkan masyarakat madani, sejahtera dan bermatabat.” Karena sekitar 60% masyarakat berada di sektor pertanian, perikanan UMKM, maka fokus pembangunan akan diarahkan ke kelompok mayoritas masyarakat tersebut.
Untuk mewujudkan cita-cita itu maka Pemda Sumbar melakukan percepatan pembangunan dengan membentuk enam tim gerakan terpadu, yaitu:
1.Tim Gerakan Terpadu Gerakan Pensejahteraaan Petani (GPP) diketuai oleh Kadis Pertanian Tanaman Pangan.
2.Tim Gerakan Terpadu Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Perdagangan diketuai oleh Kadis Koperindag.
3.Tim Gerakan Terpadu Pemberdayaan Fakir Msikin diketuai oleh KA. Badan Pemberdayaan Masyarakat.
4.Tim Gerakan Terpadu Pelestarian dan Aplikasi Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabillah (ABS-SBK) diketuai Ka. Biro Binsos.
Gerakan Pesejahteraan Petani (GPP) memiliki dampak yangcukup besar, karena sekitar 50 persen penduduk Sumatera Barat bekerja di sektor pertanian. Program GPP dilaksanakan atas sinergi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Dinas Kehutanan.
Latar belakang pelaksanaan GPP adalah bahwa luas lahan pertanian milik masyarakat rata-rata hanya 0,3 hektarper KK dan rata-rata jam kerja petani adalah 3 jam per hari. Berdasarkan hasil analisa, jam kerja petani tersebut bisa ditingkatkan dan lahan pertanian milik petani yang terbatas bisa dioptimalkan dengan intensifikasi dan diversifikasi usaha (mix farming). Petani yang dulu hanya bertani padi sawah difasilitasi untuk melakukan pertanian campuran dengan tambahan kolam ikan, ternak itik, ayam, kambing atau sapi. Sedangkan lahan atau pekarangan yang kosong ditanami kakao, kelapa atau tanaman lain.
Dengan usaha mix farming lahan pertanian yang terbatas bisa dimanfaatkan lebih optimal dan jam kerja petani juga meningkat. Jika hal ini dikerjakan dengan kerja keras dan bersungguh-sungguh, pasti akan membuahkan hasil dan pendapatan petani akan meningkat. Jika pendapatan petani, yang merupakan mayoritas penduduk Sumatera Barat meningkat , otomatis akan terjadi sinergi pertumbuhan di sektor lain, seperti perdagangan, industri dan sebagainya juga akan meningkat.
Untuk tahun pertama, program GPP dilaksanakan di 64 desa/nagari, masing-masing 2 nagari di setiap kabupaten/kota. Tahun berikutnya jumlah nagari/desa yang dilibatkan dilipat gandakan dan seterusnya sehingga semua nagari/wilayah telah terjangkau oleh program.
Karena anggaran daerah yang terbatas, maka program GPP diselaraskan dengan program-program nasional. Program Satu Petani Satu Sapi yang merupakan bagian dari program GPP nisalnya, diselaraskan dengan program nasional Program Swasembada Daging Sapi (PSDS). Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Program nasional KUR,KKPE dan sejenisnya juga menjadi motor program tersebut. Yang tak kalah pentingnya adalah peran perantau , BUMN dan Perusahaan Swasta, Juga ikut menjadi pendukung dana program ini.
Agar terus termonitor perkembanganya, program GPP dievaluasi setiap bulan, dipimpin langsung oleh gubernur. Sedangkan rapat Koordinasi denga bupati dan walikota dilakukan setiap dua bulan sekali. Gubernur juga rajin berkunjung langsung ke desa/nagari lokasi program GPP. Kepada masyarakat terus diberikan motivasi agar tidak membiarkan sejengkal pun tanah mereka terlantar. Juga terus diberikan semangat bawhwa kunci sukses adalah bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Nasib suatu kaum tak akan berubah jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya.
Karena baru berjalan setahun, memang belum bisa dievaluasi program yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat dan bercita-cita menciptakan pertumbuhan berkeadilan ini apakah berhasil atau tidak. Namun yang terlihat nyata di lapangan adalah adanya semangat baru masyarakat untuk berubah dan memperbaiki dirinya. Suatu desa yang diberi bantuan satu kolam ikan, karena melihat contoh yang baik, secara swadaya membangun 6 kolam baru. Begitu juga komoditi lain, dimulai oleh pemerintah sebagai stimulan lalu tumbuh dan berkembang secara swadaya.
Tentu, apa yang dilakukan di Sumatera Barat bukan program besar dan bisa langsung menyelesaikan semua persoalan. Namun saya rasa menyelesaikan persoalan besar bisa dimulai dari upaya-upaya kecil, asal dilakukan dengan serius, kerja keras dan terus-menerus. Tetesan air jika diteteskan secara terus menerus kepada sebuah batu, niscaya suatu saat ssaat air tadi akan mampu menembus batu tersebut. Begitu juga upaya menyelesaikan masalah masyarakat, meski dimulai dari yang kecil, jika ditekuni secara serius, tentu akan membuahkan hasil.
Ada banyak teori, rencana atau konsep dan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sangat bagus dan canggih yang digagas oleh para pakar. Namun menurut saya strategi dan konsep pemberdayaan terbaik adalah konsep yang diterapkan di lapangan dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh.
Irwan Prayitno mencontohkan program yang dilaksanakannya, yakni meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Irwan Prayitno mencetus program Gerakan Pensejahteraan Petani. (GPP). Tujuan program ini, meningkatkan jam kerja efektif petani. Dari yang biasanya hanya bekerja 3,5 jam per hari menjadi 8 jam per hari dengan minimal tiga jenis usaha.
Sasaran pemberdayaan 37.200 rumah tangga petani (RTP) dengan melibatkan 1.860 kelompok tani dan 930 nagari/kelurahan/desa ( seluruh nagari). Program ini cukup berhasil dilaksanakan. Data Bappeda Sumbar mencatat, realisasi sampai tahun 2014 adalah 248 nagari, 496 kelompok tani dan 9.992 RTP. (Penulis Ketua Dewan Kehormatan STII Sumbar)