BIJAK ONLINE (Padang)-Para pedagang korban gempa, 30 September 2009 lalu, saat hearing dengan Anggota Komisi I, II, III, IV DPRD Kota Padang mempertanyakan keseriusan Dinas Pasar untuk dapat menyelesaikan pembangunan Pasar Inpres II Pasar Raya, yang dijanjikan akan selesai Desember 2015 ini.
Hearing yang dilaksanakan, Senin, 26 Oktober 2015 itu dihadiri Kordinator Komisi II Wahyu Iramana Putra, anggota komisi I. II. III. dan IV DPRD Kota Padang. Sedangkan dari Pemko Padang, hadir Kepala Dinas Perindagtamben, Dinas Pasar dan DInas PU kota Padang, serta anggota Perwakilan PH HIPPI Kota Padang .
Pertanyaan pedagang dihadapan anggota dewan yang terhormat di DPRD Kota Padang tersebut, karena tak terlihat adanya proses atau kegiatan pembangunan Pasar Inpres II, sementara waktu tinggal sekitar 85 hari lagi.
"Kami kuatir pembangunan pasar Inpres II ini tidak tercapai pada akhir tahun 2015 ini, ‘’ ujar Amran Tono salah satu pedagang, di DPRD Padang, Senin, 26 Oktober 2015 lalu.
Menurut Amran Tono, jika pembanguan pasar Inpres II ini tidak selesai sesuai target, yakni Desember 2015, maka yang rugi tak hanya para pedagang, tapi juga masyarakat Kota Padang.
Sementara Budi Syahriyal dari PH HIPPI Kota Padang menegaskan, dalam proses pembangunan pasar Inpres II hendaknya Dinas Pasar memberikan kejelasan yang tepat dan jangan hanya melalui skedul saja. "Kami dari PH HIPPI juga mendapat keterangan dari pedagang bahwa saat ini para pekerja di proyek pembangunan pasar Inpres II tak bekerja lagi karena gaji mereka tidak dibayar, " katanya.
Menurut Budi Syahrial, dengan terhentinya aktifitas pekerjaan di Pasar Inpres II, dikhawairkan janji kontraktor dan SKPD terkait, tidak tercapai atau molor dari batas waktu yang dijanjikan.
Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Padang Helmi Moesim menekankan agar tim pengawas dari konsultan, Dinas PU agar benar-benar mengawal secara intens pembangunan mega proyek tersebut, supaya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Kemudian, Helmi Moesim juga meminta pengawas proyek sebagai direkturnya proyek pasar inpres II ini agar benar- benar mengawasi pekerjan proyek yang sedang berjalan. “Selama ini kita minilai perhatian dan pengawasan dari Dinas PU sendiri yang kurang, ‘’ ujar anggota Fraksi Golkar ini.
Sementara itu, anggota DPRD Padang Azirwan mengatakan, soal pembangunan pasar inpres II Dinas Pasar hendaknya transparan. "Saya menilai selama ini Dinas Pasar ketika memberikan informasi selalu dengan cehdule (skedul) dan teori- teori secara tertulis. Padahal kita melihat dan mendengar dari saksi seperti para pedagang ternyata pembangunan pasar inpres II banyak terjadi ketimpangan," katanya.
Kemudian Azirwan malah menduga kalau pembangunan pasar Blok II itu ada indikasi-indikasi kongkalikong sehingga ada ketidak beresan dalam pengerjaan nya. Bahkan kader NasDem di DPRD heran kenapa para kerja tidak dibayarkan upanya.Sementara Dinasperindangtamben kota Padang mengatakan telah membayarkannya. “ Soal ini Kami butuh bukti, oleh karena itu kami minta kepada dinas terkait dalam satu atau dua hari kedepan, ada timescehdule sejauh mana progresnya, bukan lisan tapi data,” ujar Anggota komisi II DPRD kota Padang ini.
Kepala Disperindagtamben Hendrizal Azhar menjelaskan, sejak proyek pasar Inpres II telah jelas siapa yang mengerjakannnya. "Kami telah mengakomodir kebutuhan kontraktor PT. Idee Murni Pratama. bahkan sebelum pengerjaan peekrjaan di mulai kami sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) telah menggelontorkan dana awal sebesar Rp 4 miliar atau sekitar 20 persen," katanya.
Menurut Hendrizal Azhar, pemberian termen atau uang muka itu sesuai dengan Prepres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010. "Saya berkeyakinan kalau pembangunan yang menyerap dana APBD Kota Padang tahun 2015 sebesar Rp 21.974.791.000 dengan 140 hari kalender bisa tercapai. Artinya sudah tidak ada lagi yang mesti kita takutkan, bahkan dalam pencairan anggaran saja untuk pengerjaan bangunan itu telah kita berikan,” ungkap mantan Kadis Pasar Raya Padang ini.
Kemudian, kata Hendrizal lagi, pemmko juga mengawasi prores pembangunan pasar Inpres II. Bahkan pembangunanya telah berjalan 6 persen dari dana awal dan telah merangkak ke 9 persen. "Nah jika proses pembangunannya berjalan lamban, kontraktor tersebut akan diberikan surat peringatan, soalnya dalam proses pembangunan pasar inpres ini saya berharap masyarakat dan para pedagang tidak usah cemas yang jelas kami telah berkerja secara maksimal,’’ katanya.
Seusai hearing, kordinator Komisi II DPRD Kota Padang yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Padang WahyunIramana Putrea mengatakan, DPRD akan tetap mendorong percepatan pembangunan pasar tersebut. "Untuk itu saya selaku unsur pimpinan DPRD telah meminta kepada komisi I, II dan III untuk mengawasi proses pembangunan, baik soal hukum, persoalan pasar, serta Kontruksi pembangunannya. Ini bukan saja program unggulan, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan yang serius,” imbuh Wahyu.
Madestal Hari Mahesa anggota Komisi IV DPRD Padang mengatakan, DPRD akan selalu mendorong percepatan pembangunan pasar Inpres yang merupakan korban gempa 2009 tahun lalu. Bukti keseriusan DPRD dengan pembangunan pasar Inpres ini, pada tahun anggaran 2016 akan menggelontorkan dana sebesar Rp80 miliar untuk Blok III, dan Blok IV.
Menurut Mahesa, dana Rp 80 miliar tersebut awalnya dana untuk pembangunan gedung baru DPRD kota Padang di Aia Paca. "Tapi demi terlaksananya dan percepatan pembangunan pasar Inpres, maka dana tersebut kami alihkan ke pasar Inpres II. III dan IV, ‘’ ungkap anggota Fraksi PPP ini. ( yoshe )