BIJAK ONLINE (PASBAR),Jika pemerintah benar-benar konsisten menggalakkan program ketahanan pangan. Seluruh pembangunan irigasi harus dicermati semua pihak. Sehingga, petani tidak ladang korupsi bagi oknum pejabat dan kontraktor yang melakukan pembangunan irigasi tersebut.
Seperti halnya yang disampaikan Ketua Kelompok Tani Rantau Panjang, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat Busra (50). Dia mengaku kesal terhadap oknum pelaku pembangunan irigasi Rantau Panjang. Sudahlah, mereka harus menunda satu kali panen karena pekerjaan proyek, kelompok taninya terkesan pecah buntut dari sembraut pembangunan proyek yang bernilai Rp800 juta di sekitar lahan pertanian mereka 2014 lalu.
Dikatakannya, petani mempertanyakan banyak hal dalam pembangunan proyek itu. Kenapa pasir yang digunakan untuk adukan semen hanya pasir kali yang bercampur tanah. Seingat mereka Dinas PU pasti memiliki standar pasir dan batu kali yang bakal digunakan untuk pembangunan irigasi.
Juga, kenapa ada pengalihan titik pembangunan irigasi dari hilir ke hulu sepanjang 100 meter lebih. Titik baru itu tidak dibutuhkan petani, diduga pengalihan titik tersebut untuk melipatgandakan keuntungan rekanan yang telah "main mata" dengan oknom pengawas dan pejabat lain.
Mirisnya lagi, kenapa proyek itu ada yang roboh dan di beberapa titik renak-retak serta berlobang. Padahal bangunan itu, belum sampai satu bulan usianya.
"Supaya petani yang tergabung dalam Keltan Rantau Pajang Kinali yang memiliki lahan 74 hektar bisa jernih kembali. Perlu ada kajian dari Dinas PU Pasaman Barat, dan aparat hukum seputar pembangunan proyek irigasi ini. Sehingga siapa yang bermain pada proyek tersebut terlihat dimata hukum", sebut Busra.
Diakuinya, sejak awal kelompok tani yang dipimpinnya sangat kompak, pertanian mereka diyakini akan lebih maju, apalagi setelah dapat sentuhan dana perbaikan irigasi sesuai harapan dan aspirasi petani. Tapi sayang, saat pekerjaan dilakukan banyak kritikan muncul dari petani, termasuk titik pembangunan yang dialihkan dan kualitas bangunan yang jauh dari yang diharapkan," paparnya.
Sebagai ketua keltan dia sudah berbuat. Dirinya sudah mencoba protes pada pelaku pembangunan ketika proyek dikerjakan, tapi protesnya tidak digubris. Akibatnya, dirinya sebagai ketua seakan dinilai anggota keltan masuk dalam lingkaran dugaan permainan pelaksanaan proyek tersebut.
"Membangun kelompok tani yang kompak tidaklah mudah. Untuk itu, seluruh persoalan pembangunan irigasi ini sangat perlu dijernihkan. Agar kecurigaan diantara anggota dan pengurus habis. Lagi pula semua itu penting, untuk menegakkan aturan dan perundang-undangan dan petani tidak terkesan dijual oleh oknum yang tidak bertanggungjawab", paparnya.
Dia juga menyatakan, mereka sangat mendukung pembangunan irigasi tersebut. Petani rela tidak turun kesawah satu kali panen, sekalipun harus merugi Rp 2 miliar lebih. Dengan harapan selama pembangunan proyek tidak ada kendala.
Terpisah, Wali Nagari Kinali Syafrial menyampaikan, kekompakan petani sangat utama menuju kemajuan. Dia mengaku tidak begitu mengetahui jika kekompakan anggota keltan rantau panjang terusik akibat bangunan proyek irigasi tersebut.
“Saya kurang jelas bagaimana persoalan proyek itu. Yang saya ingat, ada pihak yang mengaku dari rekanan proyek irigasi tersebut datang ke kantor saya untuk meminta pernyataan cuaca buruk, tapi tidak saya tanggapi. Sebap, saya menilai, yang datang itu bukan orang yang berkopeten,” ulas Syafrial.
Saat ditanya terhadap pengawas pekerjaan irigasi Rantau Panjang, yang bertugas di Dinas Pasbar, Yarman membantah kalau pekerjaan pembangunan irigasi itu ada permainan.
Justru ia menegaskan, pekerjaan pembangunan irigasi tersebut sudah terlaksana dengan baik tampa kong kalikong dan dugaan tidak sesuai bestek. Adapun kendala yang di temui di lapangan persoalan cuaca, itupun sudah di ketahui oleh kepala jorong setempat, tegasnya.
Sebaliknya, Ia juga membenarkan material pasir untuk pembangunan irigasi tersebut di ambil rekanan dari irigasi yang dibangun, dan membenarkan timbunan dam irigasi yang dikerjakan rekana masih jauh dari kata cukup, alias bermasalah.
“Jujur satu kali lagi, bukan saya pro kontraktor. Memang pekerjaan itu tidak sesuai peta awal. Karena rekanan terkendala dengan nilai jasa angkutan meterial. Itulah alasannya titik pembangunan 110 meter yang dihilir, di pindahkan ke hulu,” ulasnya.
Semantara itu, ketika dikonfirmasi kepada Sekretasis Dinas PU Pasbar Riki Jaya Bakti, yang sebelumnya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) proyek Irigasi Rantau Panjang Kinali menyebutkan, proyek tersebut masih dalam tahap pemeliharaan, pihaknya akan melakukan opname ulang terhadap pekerjaan proyek itu. Tujuannya, agar jelas hasil akhir pekerjaan yang dilakukan rekanan. "Terkait dengan pemindahan sebagian titik pembangunan irigasi, semuanya sudah melalui mekanisme dan berdasarkan kajian teknis," ujar Riki Jaya Bakti. (Jasuara)