BIJAK ONLINE (Dharmasraya)-Pejabat Buppati Dharmasraya, H. Syafrizal memaparkan lima prioritas pembangunan dalam nota keuangan RAPBD 2016 kepada anggota dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD Dharmasraya, Jumat, 9 Oktober 2015.
"Ada lima prioritas pembangunan di tahun depan," kata Pejabat Bupati Dharmasraya, Drs Syafrizal Ucok MM.
Menurut Syafrizal Ucok, jumlah dana pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( RAPBD) 2016 senilai Rp 708 miliar lebih. "Dana tersebut akan dipergunakan untuk membiayai sektor pembangunan dengan lima prioritas," katanya.
Kemudian, kata Syafrizal Ucok, kelima prioritas yang akan digarap tahun depan adalah pembangunan dan peningkatan infrastruktur, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan optimalisasi lembaga-lembaga nagari, peningkatan kesejahteraan dan daya saing petani, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengembangan perdagangan, koperasi, UMKM, pariwisata, budaya dan investasi.
"Komposisi RAPBD itu sendiri terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp. 705,5 miliar lebih dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 68 miliar lebih, dana perimbangan Rp. 507 miliar, lain lain pendapatan Rp. 128,7 miliar lebih. Sementara itu, belanja daerah dipatok sebesar Rp 708 miliar. Jumlah tersebut akan dimanfaatkan untuk belanja langsung sebesar Rp. 267, 5 miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 440,6 miliar," kata mantan pebulutangkis Sumbar era 80-an ini.
Sementara target PAD yang ditetapkan diharapkan bersumber dari pajak daerah Rp 19,2 miliar, retribusi daerah Rp 6 miliar lebih, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 5,1 miliar, dan lain lain PAD yang sah Rp. 38 miliar lebih. "Kita lakukan intensifikasi dan bila perlu kita lakukan rasionalisasi PAD," ujar pj bupati yang juga Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Sumbar ini.
Sedangkan proyeksi dana perimbangan, menurut pria yg juga aktifis PBSI ini, didapat dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp. 30 miliar lebih dan dana alomasi umum (DAU) sebesar Rp. 477,8 miliar lebih. "Dana perimbangan ini masih bersifat proyeksi mengingat rincian dari Jakarta belum keluar. Kita yakin angka DAU kita bertambah. Kita masih berpedoman pada angka tahun 2015," terang Ucok.
Selanjutnya dana lain lain pendapatan yg sah diharapkan bersumber dari pendapatan hibah sebesar Rp. 4 miliar, dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp. 38 miliar lebih serta dana penyesuaian sebesar Rp. 86,5 miliar lebih. Data pendapatan lain lain ini yang sah ini juga masih bersifat proyeksi yg dihitung berdasarkan tren penerimaan tahun sebelumnya.
Sementara itu, sektor belanja daerah tidak langsung terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 371,8 miliar lebih, belanja hibah Rp. 6,7 miliar lebih, bantuan penerimaan kepada nagari sebesar Rp. 54 mikiar lebih dan belanja tak terduga Rp 8 miliar. Sedangkan belanja langsung untuk membiayai lima prioritas pembangunan direncanakan sebesar Rp. 267,5 miliar lebih.
Riancian dana belanja daerah didistribusikan ke semua SKPD. Menurut pria yg menjabat sebagai Katua KAN Painan ini, Disdikpora mendapat alokasi Rp. 264 miliar lebih, Dinkes Rp. 45,6 miliar lebih, RSUD RP. 28,8 miliar lebih, Dinas PU Rp. 140,7 miliar lebih, Bappeda mendapat Rp 6,2 miliar lebih, Dishubkominfoparbud mendapat Rp. 5,2 miliar lebih, BLH Rp. 3 miliar lebih, Dukcapil Rp. 3,6 miliar lebih, Sosnakertrans Rp. 4,2 miliar lebih, Koperindag Rp. 3,5 miliar lebih, Kesbangpol Rp. 1,4 miliar lebih, Satpol PP Rp. 3,7 miliar lebih dan BPBD menerima Rp. 4,5 miliar lebih.
Sekretariat Daerah mendapat Rp. 24,3 miliar, Sekretariat DPRD Rp. 15,2 miliar lebih, DPPKD mendapat Rp. 81,6 miliar, Inspektorat Rp. 4,2 mikiar, BP2MPBJ Rp. 3,2 miliar lebih, Kantor camat Rp. 15,8 miliar lebih, BKD Rp. 5,6 miliar, BKP3 Rp. 6 miliar lebih, BPML2NPPKB Rp. 4,8 mikiar lebih, Perpustakaan dan Arsip Rp. 3,3 miliar, Dispertahor Rp. 4,3 miliar, Disnakkan Rp. 5,1 miliar, Dishutbun Rp. 7,1 miliar lebih dan ESDM Rp. 7,1 miliar lebih. Ditambah dengan penyertaan modal Bank Nagari sebesar Rp. 6,3 miliar maka kondisi RAPBD 2016 devisit Rp. 8,9 miliar.
Bupati yang akrap disapa Ucok mengharapkan agar dengan komposisi RAPBD 2016 itu semua aparatur dapat mewujudkan clean goverment dan good governence dengan menghindarkan diri dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Bupati berharap, RAPBD 2016 yang diajukannya dapat dibahas sesuai dengan jadwal yg sudah disepakati dengan DPRD. (Humas Dharmasraya)