BIJAK ONLINE (Padang)-Gubernur Sumatera Barat, Prof DR H Irwan Prayitno Psi Msc, menyebutkan kalau Presiden RI, Joko Widodo menyetujui penambahan alokasi anggaran bagi pembangunan infrastruktur jalan di Sumbar.
"Tambahan dana tersebut akan dimasukkan dalam APBN 2016, APBN-P 2016, dan APBN 2017, " kata Gubernur Sumbar, Prof DR H Irwan Prayitni ketika berbincang-bincang dengan Presiden RI, di sela-sela acara Sail Komodo, Selasa, 12 April di Kota Padang.
Menurut Gubernur Sumbar, penambahan alokasi anggaran yang akan diperuntukkan untuk; 1. Pembangunan infrastruktur jalan lintas Padang - Pesisir Selatan. "Pembangunan ini untuk mendukung program kerja pemerintah provinsi, dalam pengembangan Wisata Kawasan Mandeh, pengembangan ekonomi kerakyatan sepanjang lintas pesisir, dan sebagainya," kata politisi dari PKS ini.
Sedangkan yang kedua, kata Gubernur Sumbar, sebagao tambahan dana bagi provinsi untuk mempercepat pembangunan jalan lintas Padang - Sicincin dan ke Bukittinggi - Pekanbaru. "Program ini adalah lanjutan program gubernur di periode 2010-2015 dan bapak Presiden Jokowi akan memasukannya dalam Peraturan Presiden (Perpres)," kata putra Nagari Taratak Paneh Kota Padang ini.
Yang ketika, untuk penataan kawasan wisata Mandeh agar sangat layak menjadi etalase Wisata Sumatera Barat. "Kawasan Mandeh, dari lobi-lobi pemprov, akan dimasukkan dalam 12 Destinasi Wisata Nasional, mulai 2017, yang akan ditawarkan pada turis-turis Domestik dan Mancanegara," kata gubernur.
Yang keempat, lanjut Gubernur Sumbar, dengan adanya acara Sail Komodo ini, etalase wisata bahari Sumatera Barat semakin dilihat masyarakat mancanegara, untuk itu akan ada penataan tata kelola dan perapihan infrastruktur di beberapa wilayah wisata bahari
Yang kelima, untuk perbaikan dan penambahan infrastruktur Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltalkim) di beberapa wilayah yang masih perlu dibangun.
Yang keenam, untuk infrastruktur di bidang perhubungan seperti laut, darat dan Kereta Api dan yang ketujuh untuk penambahan cakupan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan untuk fungsi monitoringnya.
Dalam hal ini, alokasi dana selain untuk menambah jumlah penerima KIS, juga untuk memperkuat fungsi pengawasan dalam pelaksanaannya. Tidak ada lagi pungli dari pihak manapun bagi pengurusan berkas calon penerima KIS. "Berita baik ini tentu akan menjadi sangat optimal, jika Pemprov mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam hal pelaksanaan dan pengawasannya," tambah gubernur.
Dengan dana tambahan yang besar ini, kata gubernur lagi, dirinya menjamin pengawasan dalam hal pengalokasian dan pengawasannya, agar tidak ada mafia tender, mentalitas buruk para pelaksana di lapangan, dan komitmen rekanan untuk menyelesaikan masing-masing proyek tepat waktu serta tepat standarisasi dan kualitas. "Jika kita berhasil menjalankan kepercayaan Pemerintah Pusat dengan adanya beberapa insentif ini, tentu kedepannya, alokasi dana tambahan dari pusat, akan terus diberikan dan diperhatikan," tambah pelantun lagu Kau Istriku ini, sembari mengajak masyarakat untuk memupuk mental dan etos kerja yang baik, menjunjung tinggi harkat martabat nama baik pribadi dan Ranah Minang ini. (PRB)