BIJAK ONLINE (SOLOK)-Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Martin Jofari, menyebutkan, masalah tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi persoalan utama untuk dibahas.
Demikianlah antara lain penjelasan yang disampaikan oleh wakil ketua DPRD kota Solok, Martin Jofari, di Solok, Sabtu, 19 September 2015.
Menurut Martin Jofari, dari pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi fraksi yang ada di DPRD kota Solok, terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD kota Solok 2015, yang telah disampaikan oleh Penjabat wali kota Solok,Asrizal Asnan dalam sidang paripurna pertama pada minggu lalu. "Terkait dengan itu, didalam pandangan umum yang ada, semua fraksi memuat atau memberikan pandangan berupakan kritikan dan saran terhadap dua permasalahan tersebut, dari hal tersebut dapat diapstikan maslaah PDAM dan masalah keterlibatan PNS dalam politik praktis, akan menjadi pokok pembahasan utama," katanya.
Kemudian, kata Martin, terjadinya pandangan umum yang sama yang diberikan oleh semua fraksi DPRD Kota Solok terhadap dua permasalahan tersebut, merupakan suatu kewajaran dan sudah sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, sebab dari hasil survey lapangan dan dari hasil rises yang dilakukannya, dipastikan hampir seluruh masyarakat daerah setempat mengeluhkan kebutuhannya terhadap air bersih.
Dan hal tersebut juga dikuatkan dengan terjadinya aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat daerah setempat ke gedung DPRD kota Solok beberapa hari yang lalu, yang dalam aksi tersebut, masyarakat meminta agar anggota DPRD kota Solok, dapat mencairkan atau mencarikan solusi terhadap krisis air bersih di kota Solok.
Martin Jofari mengakui, krisis air bersih atau masalah tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih di kota Solok, merupakan masalah klasik bagaikan penyakit akut yang telah lama diderita oleh masyarakat kota Solok dan sampai sekarang belum bisa teratasi oleh pemerintah setempat, walaupun pergantian dierktur PDAM yang telah dilakukan beberapa setiap periodenya.
Dan ironisnya kata Martin, pihak PDAM Kota Solok selalu mengajukan penambahan anggaran belanjanya dan telah disetujui oleh pihak legislative setempat, sementara itu sampai sekarang PDAM belum mampu untuk menambah PAD Kota Solok, dan masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, paparnya.
Beranjak pada masalah lain, masalah keterlibatkan PNS didalam politik praktis yang sedang berlansung di daerah setempat, dikatakannya, untuk mengatasinya dan menghidari terjadi gejolak ditengah tengah masyarakat, sangat dibutuhkan sekali ketegasan dari pimpinan daerah untuk menegakan seluruh peraturan yang ada.
Walaupun walikota Solok, telah memberikan himbauan yang disertai dengan sanksi yang akan diterima oleh PNS yang terlibat dan mendukung salah satu pasangan calon, namun hal tersebut sepertinya tidak menjadi penghalang bagi PNS yang berani pasang badan, sebab katanya, masih ditemuinya PNS yang berani turun lansung dan menjadi komando tim salah satu pasangan calon yang ada di kota Solok (Wan/Van)