BIJAK ONLINE (Padang Pariaman)--Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Padang Pariaman, Syaiful Islami, S.Pd.i, ajak rekan-rekannya di Panwas, bersilaturahimi dengan rekan-rekan wartawan yang bersekretariat di Kantor PWI Perwakilan Pariaman, Rabu (18/11/2015), lalu.
Syaiful Al Islami mengungkapkan, Panwaslu bekerja sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang sah, tidak asal comot, terutama di dalam menyikapi isu-isu di lapangan terhadap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dan Paslon Gubernur Sumbar, 2016-2021.
Dikatakan, beberapa hari lalu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Pariaman, Polres Pariaman dan Polres Padang Pariaman serta Pol PP Padang Pariaman telah melakukan penertiban APK (Alat Peraga Kampanye) di 17 kecamatan di Kabupaten Padangpariaman.
Disamping itu juga ikut melakukan cek sekaligus pengawasan terhadap surat suara Pilkada yang dicetak di Perum Perari, Jakarta.
Syaiful menyebutkan, berbagai isu berkembang di tengah masyarakat terkait Pilkada berujung laporan yang ditangani oleh Panwaslu. Kemudian kadang hanya sekedar laporan lisan saja ke Panwaslu tanpa mau melampirkan bukti dan nama sang pelapor tersebut.
"Umumnya sipelapor belum banyak yang jentelmen, buktinya, mereka melapor secara lisan tidak dengan tertulis, ketika diminta namanya, dia juga tidak mau menyebutkan, terkesan mereka asal lapor terhadap isu-isu yang berkembang di warung-warung kopi saat minum pagi,” ujarnya.
Terkesan pelapor takutan menyebutkan identitas jati dirinya, aroleh masyarakat pelapor itu sendiri untuk menjadi saksi, juga karena alasan hubungan emosional artinya, mereka lempar batu sembunyi tangan.
Divisi Penanganan dan Pelanggaran, Betri Murdiana, mengatakan, telah menindak lanjuti empat laporan masyarakat terkait adanya dugaan penyalahan wewenang dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman.
"Yakni laporan dari Anton Ishar calon anggota PPK atas dugaan permainan saat rekrutmen PPK. Tapi akhirnya laporan itu dia cabut sendiri," kata Betri.
Kasus kedua menurut dia adalah laporan dari Yobana Samial, bakal calon bupati/wakil bupati. Yobana melaporkan tentang money politic yang dilakukan salah satu bakal pasangan calon untuk mendapatkan dukungan partai politik.
"Laporan itu juga kita tindaklanjuti, namun pelapor tidak menyertakan bukti kuat sehingga Panwaslu tidak bisa memprosesnya ke tingkat lebih tinggi," lanjut Betri.
Sedangkan kasus ketiga adalah laporan dari Bakal Calon Bupati Damsuar, tentang adanya pasangan boneka, “ boneka kok bisa menjadi calon,” ujarnya.
Sedangkan laporan Alfadilah Hasan terkait pelanggaran kode etik oleh KPU tentang berkas pencalonan, kata dia sudah tuntas di sidangkan DKPP. Hasilnya lima komisioner KPU Padangpariaman diberikan sanksi teguran tertulis.
"Ke empat kasus yang kami tangani itu semuanya terjadi di masa pencalonan, dan sudah selesai. Semuanya sudah kondusif, baik hubungan antar lembaga maupun hubungan internal di Panwaslu," kembali Syaiful Al Islami.
Sementara itu, Sekretaris Panwaslu Riky Falantino menyebut, Panwaslu Padang Pariaman sudah merekrut 933 pengawas TPS sebanyak jumlah TPS di Padang Pariaman saat hari pemilihan 9 Desember 2015 nanti.
Sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Riky buka-bukaan dan transparan selaku pejabat PPK perihal anggaran di Panwaslu.
"Dana Panwaslu untuk Pilkada Padang Pariaman berjumlah Rp 4,3 Milyar, baru terpakai Rp 1 milyar. Dari keseluruhan anggaran itu 60 persen diantaranya adalah honor, baik untuk Panwaslu Padang Pariaman beserta staf, Panwascam serta pengawas TPS yang berjumlah 933 orang itu," kata Riky.
Sedangkan dana peruntukan lainnya sebut Riky, seperti sosialisasi, bintek, kegiatan yang perlu publikasi media juga ada, namun bukan dalam bentuk pariwara.
"Tapi diperbolehkan, namanya bukan pariwara. Alokasi anggaran untuk media tetap ada, karena tanpa publikasi media kegiatan Panwaslu tentu belum lengkap dan tidak diketahui publik. Panwaslu sangat membutuhkan media sebagai salah satu mitra terpenting," tambah tokoh pergerakan muda Pariaman yang juga mantan Ketua KNPI Kota Pariaman itu.
Ketua PWI Padang Pariaman, Ikhlas Bakri menyambut baik, adanya Ketua Panwaslu Padang Pariaman, bersama rekan-rekan dan skretariatnya, yang mau datang untuk bersilaturahmi dengan berbagi informasi kepada rekan-rekan wartawan yang mangkal di PWI Padang pariaman.
"Dalam bahasa biologinya simbiosis mutualisme atau kerjasama yang saling menguntungkan. Kita berharap pertemuan pertama ini bukan yang terakhir," sebut Ikhlas.
Ikhlas bahkan menghimbau wartawan menjaga keindependenannya dalam sebuah publikasi apalagi untuk Pilkada yang dinilai sensitif memicu konflik, baik di masyarakat maupun antar lembaga. (Ya)