JUDUL tulisan ini memang tendensius dan sengaja mengimbangi tuduhan yang berkelebihan dari orang-orang yang sakit hati, sakit gigi dan sakit otak yang dengan seenaknya memberikan penilian kepada Prof Dr H Irwan Prayitno Psi Msc, tak ada perubahan saat menjadi Gubernur Sumatera Barat periode 2010-2015 lalu.
Apapun tiori dan kajian ilmiah dari orang-orang sakit hati itu, sangat tidak masuk akal tuduhan yang berkelebihan terhadap kades PKS, Irwan Prayitno. Kenapa? Karena tuduhan yang digembor-gemborkan terhadap Irwan Prayitno, hanya datang dari politisi gagal di pemilu legislatif, serta dari pialang-pialang politik yang keserakahannya tak di gubris oleh Irwan Prayitno saat jadi gubernur. Maksudnya, politisi gagal itu minta proyek dan si pialang politik mengajukan profosal untuk kepentingan pribadinya dengan membawa-bawa nama masyarakat.
Dalam tulisan ini, sangat tidak etislah membongkar dan menyebutkan nama-nama politisi gagal pileg dan pialang politik, yang gagal menggedele Irwan Prayitno saat menjadi Gubernur Sumbar.
Sebagai contoh, sebelumnya Prof Irwan Prayitno masih berbaik hati untuk membantu membelikan ban mobilnya empat buah dan permintaan berikutnya memang tak digubris lagi, karena permintaan itu sangat bersifat pribadi.
Begitu juga dengan prilaku, beberapa anggota dewan yang terhormat di DPRD Sumbar yang berebut proyek dan "memaksa" Prof Irwan Prayitno menunjuk perusahaannya mengerjakan proyek. Jadi faktor itulah yang membuat orang-orang sakit hati tersebut selalu memberikan penilaian negatif terhadap kepemimpinan Prof Irwan Prayitno.
Selain itu, ada juga masalah persaingan partai, yang dalam dunia politik, ya biasa sajalah kalau partai A akan menilai partai B bermasalah dan punya kader dengan penilaian bermacam-macampula.
Yang menariknya, penilaian negatif terhadap Prof Irwan Prayitno itu kian menggebu-gebu digembor-gemborkan oleh pasukan hati tersebut, karena saat ini lagi musim kampanye, Pilkada serentak, yang hari pemilihannya, 9 Desember 2015 mendatang.
Sebenarnya, berbeda pilihan dalam Pilkada hal yang biasa saja dan sah-sah pula. Begitu juga dengan berbeda penilian. Tapi perlu diingat, kalau masyarakat sudah cerdas pula menilai, mana penilian yang objektif dan mana penilian yang dilatar belakangi sakit hati.
Sekilas bisa diungkapkan pokok pikiran Irwan Prayitno tentang keberhasilan Komoditas jagung meningkat dari 354.262 ton pada tahun 2010 menjadi 578.940 ton pada tahun 2014.
Semua kegiatan tersebut terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Sumatera Barat menurun dari 9,45 persen pada tahun 2009 menjadi 7,41 persen pada tahun 2014. Angka pengangguran tahun 2009 sebesar 7,97 persen menurun menjadi 6,32 persen pada tahun 2014, ini artinya angka rata-rata kemiskinan dan pengangguran di Sumatera Barat berada di bawah angka rata-rata nasional.
Pemprov, Kabupaten/Kota harus bekerja keras untu mengatasi masalah ini, karena rakyat yang miskin di bawah 7 persen tidak hanya pemberdayaan yang harus dilakukan, tetapi juga mengubah mind set dan culture set.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,28 persen pada tahun 2009 meningkat menjadi 6,18 persen pada tahun 2014, ini berarti pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Laju inflasi di Sumatera Barat tahun 2014 sebesar 6,3 persen dibanding 2010 sebesar 7,8 persen. Pendapatan per kapita di Sumbar tahun 2013 sebesar Rp 25,09 juta per tahun dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 17,92 juta per tahun.
Khusus untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat selain banyaknya investasi masuk juga karena efektifnya peran Pelabuhan Teluk Bayur dalam ekspor-impor.
Teluk Bayur pada tahun 2010 berada dalam situasi rugi dan tidak menjadi pilihan tujuan karena di Teluk Bayur saat itu kapal antri hingga 33 buah kapal dan menunggu hingga dua minggu untuk loading dan unloading. Alhamdulillah dengan usaha dan dorongan Pemprov, PT Pelindo II bersedia melakukan investasi pembangunan di Teluk Bayur. Saat ini di Teluk Bayur tidak ada antrian kapal lagi (zero time). Selain Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat juga mengembangkan pelabuhan laut di Pessel, Pasaman Barat dan Padang Pariaman, dan untuk menunjang pelabuhan tersebut, kemenhub membangun SMK Pelayaran berskala Nasional di Padang Pariaman.
Kemudian, Pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp 2,7 trilyun lebih untuk rehab rekon Sumatera Barat. Para perantau tak kurang mengucurkan pula dana untuk kampungnya, begitu juga pihak lain, negara sahabat, perusahaan, donatur dan berbagai pihak yang tak mungkin disebutkan satu per satu.
Kerja keras dan profesional, serta saling bahu membahu multi stake holders ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat yaitu mendapat empat penghargaan sekaligus:
Terbaik I Nasional dalam pelaksanaan Tanggap Darurat,
Terbaik I Nasional dalam Pelaksanaan Rehab Rekon pasca bencana,
Terbaik II Kategori Akuntabilitas Bidang Kebencanaan dan
Terbaik III bidang Mitigasi.
Penghargaan ini diterima pada tahun 2011. Pada tahun 2013 diperoleh lagi penghargaan Rehab Rekon Tercepat. Sumbar berhasil menyelesaikan rehab rekon sebanyak 197.636 rumah masyarakat yang menelan dana sebesar Rp 2,714 triliun tepat waktu.
Bukti investor telah melirik Sumbar juga terlihat dari pertumbuhan investasi. Sebuah perusahaan nasional menanamkan Investasi bernilai triliunan rupiah di bidang energi, yaitu energi panas bumi di Solok Selatan. Panas bumi merupakan energi hijau yang ramah lingkungan. Disamping itu sudah empat titik panas bumi disurvai oleh investor Turki dan beberapa titik sedang proses tender. Energi masa depan ini memiliki prospek yang sangat baik sebagai alternatif pengganti BBM yang makin langka di dunia dan Sumbar memiliki potensi energi panas bumi terbesar di Indonesia.
Semen Padang juga telah memperbesar investasinya dengan membangun pabrik baru dan sejumlah investasi di bidang lainnya.
Namun secara umum investasi di Sumatera Barat diarahkan kepada usaha mikro dan kecil. Sebab di Sumatera Barat tidak cocok mendirikan perusahaan besar yang padat karya (dengan upah UMR) seperti yang dikembangkan di pulau Jawa misalnya. Sebab karakter masyarakat Sumatera Barat lebih menyukai menjadi pengusaha (meskipun kecil) dibanding jadi buruh. Karena itu pengembangan usaha di Sumatera Barat lebih diarahkan kepada kelompok UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada debitur di Sumatera Barat jumlahnya sangat signifikan baik dari segi nominal maupun jumlah debitur yang sudah mendapat dana tersebut. Sumatera Barat termasuk provinsi yang tertinggi dalam penyaluran KUR tersebut dibanding provinsi lain yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak.
Ini berarti secara persentase jumlah penerima KUR di Sumatera Barat termasuk tinggi.
Apa yang telah dilakukan dan dikembangkan Pemerintah Sumatera Barat ini juga mendapat apresiasi dari pusat, kepada Provinsi Sumatera Barat diberikan penghargaan Investment Award sebagai Provinsi Terbaik di Bidang Penanaman Modal (Regional Championship) tahun 2011.
Beriringan dengan itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memberikan prioritas kepada program penguatan SDM (sumberdaya manusia) dan reformasi birokrasi. Sebagai guru besar di bidang SDM tentu hal ini mendapat perhatian khusus dan serius bagi saya. Upaya peningkatan kualitas SDM ini sebelumnya juga sudah dirintis oleh Gubernur Gamawan Fauzi dan Gubernur Marlis Rahman.
Manajamen yang baik dan akuntabilitasnya yang terukur di Pemprov mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, yaitu dengan memberikan penghargaan tertinggi kualitas laporan keuangannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika sebelumnya akibat gempa, status laporan keuangan Pemprov Sumbar berstatus disclaimer tahun 2010, kondisi itu terus diperbaiki sekuat tenaga sehingga pada tahun 2013 memperoleh prediket WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sampai 2014 dan 2015.
Ini merupakan yang pertama kalinya Sumbar memperoleh prediket tersebut. Tahun 2014 status WTP kembali diberikan kepada Sumatera Barat. Badan Kepegawaian Nasional juga memberikan penghargaan atas keberhasilan Sumbar menggunakan System Computer Assisted Test (CAT) dalam rekrutment CPNS, yang melaksanakan proses seleksi dengan transparan, objektif dan terbuka tanpa KKN.
Selanjutnya pada tahun 2014 Ombudsman RI memberikan penghargaan Pelayanan Publik terbaik terhadap 24 SKPD/unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tentu saja tak sembarangan penghargaan diberikan, ini merupakan bukti bahwa masing-masing unit pelayanan/SKPD tersebut telah memperbaiki kinerjanya dan telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Semua kegiatan tersebut terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Sumatera Barat menurun dari 9,45 persen pada tahun 2009 menjadi 7,41 persen pada tahun 2014. Angka pengangguran tahun 2009 sebesar 7,97 persen menurun menjadi 6,32 persen pada tahun 2014, ini artinya angka rata-rata kemiskinan dan pengangguran di Sumatera Barat berada di bawah angka rata-rata nasional.
Kerberhasilan di bidang pengembangan sumberdaya manusia juga terlihat dari hasil PON XVIII tahun 2012 di Pekanbaru Riau dan Porwil tahun 2014 di Sumatera Utara. Dalam ke dua iven tersebut Sumatera Barat berhasil mencapai prestasi yang ditargetkan. Pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke 24 tahun 2012 di Ambon dan MTQ ke 25 Tahun 2014 di Batam kafilah Sumbar juga berhasil