BIJAK ONLINE (Padang)-Pemimpin Redaksi Koran Bi News, Novermal Yuska menilai, Sekretaris Dewan, Ali Basar dan Ketua DPRD Padang, Erisman kurang selektif untuk membawa sekitar 27 wartawan dari berbagai media untuk jalan-jalan ke Jakarta dengan dibungkus dengan kunjungan ke Dewan Pers di jakarta.
"Sebagai Pemimpin Redaksi saya kaget dan terkejut, karena wartawan saya tak dibawa serta pergi ke Jakarta," kata Novermal Yuska ketika berbincang-bincang dengan Tabloid Bijak dan Padangpos.com, seusai acara balanjuang dengan Nevi Irwan Prayitno di Posko Bara Online Media (BOM) di Jalan Siak Nomor 4, Kamis, 26 November 2015.
Menurut Novermal, sebagai pemimpin redaksi, dirinya tak ada menerima surat pemberitahuan akan ada sekwan dan dean membawa wartawan jalan-jalan ke Jakarta. "Kalau dasarnya wartawan yang mangkal di dewan, itu tak ada kewajiban dan sementara DPRD Padang termasuk yang menerima langganan koran saya," tegas politisi dari Partai Gerindra ini.
Kemudian, kata Novermal, dari nama-nama wartawan yang dibawa, apakah si wartawan itu sudah ikut Uji Kompetensi Wartawan (UKW) atau bagaimana?. Sudah itu, apakah media yang tempat wartawan itu bekerja, masih terbit atau bagaimana?. "Saya lihat, ada nama media yang agak aneh kedengarannya ditelinga saya," kata putra Pesisir Selatan ini.
Jawaban ketua dewan, katanya, sungguh sangat tidak menghargai medianya, yang publikSumatera Barat tahu kalau Bi News media yang pimpinannya kader Partai Gerindra. "Saya sungguh snagat kecewa, jika wartawan saya tak dibawa, sementara publik pun tahu kalau Ketua DPRD SUmbar itu, kader Gerindra dan apa kata dunia," kata Novermal Yuska.
Kepastian berangkat itu masih ditentukan, Jumat, 27 November 2015. "Saya akan menunggu sampai batas akhir penentuan tersebut. Jika tidak juga memasukan nama wartawan Bi News untuk berangkat ke Jakarta, saya akan mengambil sikap dan kebijakan," kata tim relawan IP-NA ini.
Selanjutnya, Novermal Yuska juga mempertanyakan keberadaan Forum Wartawan di DPRD Kota Padang tersebut. "Dasar keberadaan forum itu saya lihat memecah belah wartawan dan dikendalikan oleh orang yang jadi wartawan setengah-tengah. Maksudnya, PNS iya dan wartawan iya," katanya lagi.
Sementara Sekwan Kota Padang, Ali Basar belum memberikan jawaban, karena di telepon HPnya tak aktif dan di inbox di media sosial, belum memberikan jawaban.
Sementara Ketua Tim Investigasi LSM Mamak Ranah Minang, Jamalus Datuk Rajo Balai Gadang, akan mepertanyakan kepebrangkatan waratwan ke Jakarta ini sama Walikota Padang. "Saya akan menghadap pak wali, apa dasar pertimbangannya memberikan SK kepada wartawan yang main comot saja," katanya.
Kemudian, kata Jamalus, dirinya juga akan mempertanyakan anggaran dan diambilkan dari sektaor mana uangnya. "Kalau ada indikasi KKN, kita akan bawa persoalan ini ke ranah hukum," kata anggota jemaaf tabliq ini. (PRB)