DARIPADA memulai dari nol, lebih baik melanjutkan program gubernur sebelumnya demi kesinambungan pembangunan di Sumatera Barat. Tujuannya, agar masyarakat mendapatkan manfaat dari kehadiran proyek infrastruktur yang telah dirancang dan di programkan gubernur terdahulu secara matang dan sangat bermanfafat bagi masyarakat.
Jadi kesinambungan pembangunan inilah, tampaknya yang menjadi dasar kebijakan Prof DR H Irwan Prayitno, Psi, MSc, Datuk Rajo Bandaro Basa saat menjadi Gubernur Sumatera Barat, 15 Agustur 2010 dan berakhir, 15 Agustus 2015 lalu.
Faktanya memang, kader PKS yang tiga periode menjadi anggota DPR RI hanya melanjutkan atau lebih banyak menuntaskan bengkalai gubernur sebelumnya, baik program pembangunan Hasan Basri Durin, Zainal Bakar dan Gamawan Fauzi.
Untuk itu wajar saja, kalau muncul penilaian terhadap lima tahun kepemimpinan anggota dewan syuro PKS ini, dengan penilian hanya mampu melanjutkan program gubernur sebelumnya dan tidak ada membuat proyek prestisius.
Sebagai contoh kesinambungan pembangunan tersebut, dengan selesainya pembangunan jalan layang Kelok 9 yang digagas saat Sumbar dipimpin Hasan Basri Durin dengan kepala Dinas PU Sumbar, Sabri Zakaria yang juga merangkap jabatan Kakanwil PU Sumatera Barat. Proyek ini selesai dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat dari Padang ke Pekanbaru dan sebaliknya.
Kemudian pembangunan jalur dua Bypass yang mangkrak, sejak tahun 1983 dan barulah tahun 2014 dimulai pembangunannya. Kemudian, rencana pembangunan Bypass diperkirakan tuntas Agustus 2016, dengan 4 lajur cepat dan 2 lajur lambat, yang sekarang sedang dikerjakan dan masih terkendalan pada beberapa titik.
Selanjutnya, jembatan Bukikkandung, jembatan Batangpiaman, jembatan Subangsubang, jembatan Lubuk Ulang Aling Solok Selatan, jembatan Talao, jembatan Batukudo Solok, jembatan Baburai Tanahdatar, jembatan Pinangawan Tanahdatar, jembatan Baturijal Dharmasraya.
Ternyata, masalah kesinambungan tak hanya di pembangunan, tapi juga masalah jabatan SKPD yang tak berapa yang diganti Irwan Prayitno, selama menjadi gubernur. Alasannya, karena guberur sebelumnya memang telah menempatkan figur pejabat yang cocok di SKPD yang dipimpinya.
Sedangkan pembangunan jalan, yakni jalan Duku Sicincin Padangpariaman, jalan Nipah–Telukbayur, jalan Tugu Cokelat–Paritmalintang Padangpariaman, jalan Lingkar Timur Kota Padang, jalan Taluak Kabung–Mandeh-Tarusan Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Lalu, jalan Bungo Tanjung-Teluk Tapang, jalan Pantai Padang, jalan Alai-Bypass Padang, serta pembangunan jalur dua Bypass.
Pembangunan terhadap kegiatan keagamaan secara pisik telah dilakukan dengan pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat dan pembangunan Islamic Center, kemudian juga pembangunan secara fisik tentang adat dengan dibangunya Gedung LKAAM.
Sedangkan yang dalam tahap awal pengerjaannya, jembatan Sungai Dareh, Jembatan Ngarai Sianok, Terorowongan Balingka-Bukitting, Gedung Taman Budaya Padang, Stadium PON 1924 di Sikabu Kabupaten Padang Paraiaman.
Jadi masyarakat bisa menilai secara objektif tentag sosok dan kebijakan Prof Irwan Prayitno yang lebih menghargai program gubernur sebelumnya, sehingga dapat dimanfaatkanb dan dinikmati masyarakat dimasa sekarang.
Selama ini, banyak program gubernur atau bupati dan walikota, yang tidak berkesinambungan. Sebagai contoh di Kota Padang, saat Walikota Padang dijabat Syahrul Ujud, tak berlanjut di masa Zuiyen Rais. Begitu juga dengan kebijakan di masa Zuiyen Rais yang tidak dilanjutkan oleh penggantinya Fauzi Bahar. Contohnya, masalah terminal yang sekarang menjadi kantor Walikota Padang di Aie Pacah.
Begitu juga dengan kebijakan Bupati Dharmasraya, Marlon yang tidak dilanjutkan oleh Adi Gunawan, yang sekarang lagi berjuang untuk melanjutkan pembangunan.
Rasanya, masyarakat di berbagai daerah tingkat dua se-Sumatera Barat dapat melihat, mengkaji dan menganalisa dari kesinambungan di daerahnya masing-masing. (Penulis wartawan Tabloid Bijak dan Padangpos.com)