BIJAK ONLINE (SOLOK)-Seluruh kantor walinagari yang ada di Kabupaten Solok, mulai Selasa hari ini (19/5), terancam ditutup dan tidak akan ada aktivitas pelayanan ke masyarakat, kalau tidak ditemukan kesepakatan antara Pemerintahan Nagari yang tergabung Forum Wali Nagari (Forwana) se-Kabupaten Solok dengan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pernyataan tersebut di sampaikan Sekretaris Forum Walinagari (Forwana) Kabupaten Solok, Arnold Piliang, yang juga Walinagari Gantung Ciri, kecamatan Kubung tersebut, kepada KORAN PADANG, Senin kemaren, dihadapan puluhan rekan-rekannya sesama walinagari di Arosuka.
“Jika sampai sore ini tidak ada kesepakatan antara kami pemerintahan nagari dan Tim TAPD masalah penetapan honor atau gaji kami tahun 2015, maka kami jamin seluruh aktivitas di seluruh kantor walinagari di Kabupaten Solok mulai besok (hari ini-Red), akan lumpuh. Masak iya anggaran DAK untuk nagari bertambah, honor kami masih tetap. Ini gak lucu namanya,” tutur Arnold Piliang, yang diamini Walinagari Sungai Jernih, Jumadil dan walinagari lainnya.
Dijelaskan Arnold yang juga mewakili rekan-rekannya sesama walinagari, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Tim TAPD dan Forwana, yakni dalam pertemuan tanggal 19 Maret 2015, di mana Tim TAPD dan Forwana pada point 3 disepakati bahwa gaji atau honor untuk walinagari adalaha anatara Rp 2 juta hingga Rp 3 juta. Untuk Sekretaris Nagari atau Sekna disepakti antara Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Untuk Kasi mulai Rp 950 ribu hingga Rp 1,6 juta dan untuk jorong antara 700 hingga Rp 1,2 juta.
“Yang anehnya lagi, setelah kesepakatan itu kami tandatangani bersama Forwana dan Tim TAPD, sekarang malah tim TAPD meminta kami untuk masalah gaji berpedoman kepada anggaran 2014. Ini pemerintahan apa namanya. Gak Lucu kan?,” tanya Arnold Piliang, yang diamini puluhan walinagari lain. “Sebenarnya kami kurang royal bagaimana kepemrintah, sudah hampir lima bulan kami tidak terima gaji, tetapi kami terus memberi pelayanan tulus kepada masyarakat,” jelas Arnold Piliang.
Perubahan penetapan gaji walinagari tersebut, menurut Arnol dengan adanya Perbub Solok
Tahun 2015 yang belu ada Nomornya, namun Perbub tersebut mengatur penetapan besaran penghasilan tetap walinagari dan perangkat nagari dan tunjangan walinagari, perangkat nagari, BMN serta insentif kepala jorong tahun 2015. Dengan mengacu kepada ketentuan pasal 81 ayat (5) dan pasal (82) ayat 3 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa perlu penetapan besaran penghasil walinagari dan perangkat walinagari serta insentif kepala jorong.
Yang menjadi masalah oleh para walinagari adalah bunyi Bab II tentang Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan Walinagari dan perangkat nagari yakni pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi bahwa besaran gaji dan tunjangan walinagari tahun 2015 disamakan dengan dengan anggaran tahun 2015.
“Jika disamakan dengan Tahun 2014, padahal anggaran desa tahun ini jelas meningkat, untuk apa kesepakatan tanggal 19 Maret 2015 itu ditandatangani,” terang Arnold. Dia juga menjelaskan, besar honor atau gaji walinagari tahun 2014 lalu adalah anatar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Untuk Sekna dan Kasi antara Rp 650 hingga 950 ribu. Sementara untuk jorong antara Rp 500 hingga 750 ribu. Selain itu, saking para walinagari ini sudah kehabisan dana, karena sudah 5 bulan tidak terima gaji. "Lihat saja, kami sampai makan satu bungkus berdua," tutur Arnold bercanda, yang kebetulan makan sebungkus berdua dengan walinagari Sunagai Jernih.
Terpisah Kabag Pemerintahan Umum melalui Kasi Pemerintahan Nagari, Acil Pasra meminta untuk menunggu hasil pertemuan antara Tim TAPD yang dipimpin oleh Sekdakab, M. Saleh dan Kabag PUM, Dafrizon, Asisten II, Reirizaldi, Sataf Ahli, Edisar dan para walinagari usai.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada kabar dari Kasi Pemerintahan Nagari. Jadi, apakah besok pemerintahan nagari di Kabupaten Solok akan lumpuh?! (wandy)