BIJAK ONLINE (Padang)-Ketua Tim Investigasi LSM Mamak, Djamalus Datuk Rajo Balai Gadang sangat mendukung langkah beberapa pengusaha yang tergabung di Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) yang mengeluh dan sekaligus menuding Syahbandar dan KSOP Teluk Bayur yang melakukan pungli ke Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, Jumat, 24 Juli 2015.
"Jujur, sabalumnyo ambo juo indak tahu bana, manga kok banyak pengusaha pelabuhan yang datang ke istnana gubenur untuk berkeluh kesah dan juga menuding KSOP selalu melakukan pungli atau memalak mereka," kata Djamalus Datuk kepada Tabloid Bijak, Jumat, 24 Juli 2015.
Akhirnyo, kata Djamalus, tanyo punyo tanyo, ruponyo ada tukang palak di Pelabuhan Teluk Bayur dan hebatnya yang dituduh sebagai pelakunyo dikatakan Syahbandar atau KSOP. "Kaget juo ambo mandanganyo," katanya.
Menurut Djamalur, kedatangannya ke Istana Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno sebenarnya mau memberikan cendramata berupa cover Tabloid Bijak, karena Irwan Prayitno akan mengahakhiri jabatannya, 15 Agustus 2015 mendatang. "Tapi diruang tunggu, ambo mandanga pembicaraan antara gubernur dengan para pengusaha di Teluk Bayur yang menyampaikan keluhannya dan akhirnyo ambo batanyo kebeberapa pengusaha tersebut untuk mendapatkan informasi," kata anggota jemaah tabliq ini.
Kemudian, informasi tersebut disampaikannya ke Pimred Tabloid Bijak untuk ditelusuri dengan tujuan untuk menghentikan perbuatan kurang terpuji yang diduga dilakukan Syahbandar dan KSOP yang konon kabarnya putra Kabupaten Pesisir Selatan.
Diantara keluhan pengusaha tersebut, adanya pungutan ilegal atau pungli senilai Rp 1,5 juta setiap kapal yang akan berlayar. Kalau tidak mau membayar upeti ilegal itu bermacam-macamlah kesulitan yang akan dihadapkan oleh para pengusaha di Pelabuhan Teluk Bayur tersebut. "Tampaknya, pengusaha tersebut sudah tak tahan lagi diperlakukan seperti itu oleh pak syahbandar," katanya.
Mereka, kata Djamalus mengeluhkan sistem TPK (Terminal Peti Kemas) di Pelabuhan Teluk Bayur tidak mengakomodasi pelaku usaha di Teluk Bayur. "Mereka meminta kepada pak gubernur untuk menerapkan sistem penyelenggaraan pelabuhan yang jelas agar aktivitas pengiriman barang lebih efisien," ujarnya.
Padahal, sejak dulu, pelabuhan Teluk Bayur telah dikenal sebagai pelabuhan terbesar di pesisir barat pantai Sumatera. Bahkan pelabuhan ini menjadi penompang ekonomi andalan. Berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, pelabuhan ini merupakan gerbang utama ekspor ke India, Korea, China, negara-negara di Afrika Selatan, Eropa bahkan Amerika Serikat.
Namun, lanjut Datuk Malus, kejayaan Teluk Bayur sebagai salah satu urat nadi ekonomi kawasan barat Sumatera, ditinggalkan karena pelayanan dan manajemen pelabuhan dinilai tak memuaskan oleh para pengguna jasa pelabuhan. Seperti pengusaha mengeluh ketidakpastian SOP (Standar Operasional Prosedur), baik administrasi, keuangan dan kegiatan lainnya di Pelabuhan Teluk Bayur memberikan ketidakpastian pula atas kegiatan penyandaran kapal. Bahkan, waktu tunggu kapal, rata-rata mencapai 15-20 hari, karena keterbatasan jumlah dermaga. Hal ini memicu biaya tinggi. "Kondisi itu diperparah lagi dengan adanya dugaan pungutan liar," kata Wakil Ketua Koperasi Batu Akik Atom SHopping Center ini.
Berdasarkan informasi dan data Tabloid Bijak, Gubernur Irwan Prayitno menyikapi keluhana pengusaha di Teluk Bayur tersebut dengan menelepon dan sekaligus menyurati Direktur Jendral Perhubungan Laut di Jakarta.
Surat Gubernur Sumbar tersebut, berisikan; 1.Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan atas keberadaan Pelabuhan Teluk Bayur dalam rangka menunjang pertumbuhan perekonomian di Sumatera Barat, dan pengembangan pelabuhan Teluk Bayur diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengusaha-pengusaha di pelabuhan dan stakeholder lainnya.
2.Keberadaan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur (KSOP) sebagai regulator di pelabuhan seharusnya memberikan kenyamanan bagi pengusaha dan stakeholder lainya, namun kenyataannya berdasarkan keluhan dari pengusaha jasa kepada kami terhaap pelayanan yang diberikan dan setiap ada urusan atau kebijakan selalu dikaitkan dengan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan pungutan-pungutan tersebut sangat memberatkan bagi pengusaha dan stakeholder lainya serta dikhawatirkan akan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian Sumatera Barat.
3.Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Direktur Jendral Laut untuk mengevaluasi keberadaan oknum-oknum yang berada dilingkungan Kanor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur demi memberikan kenyamana dan kelancaran operasional di pelabuhan.
Sementara Kepala DInas Perhubungan Sumatera Barat, Amran menyebutkan, dirinya tak punya kapasitas untuk menjawab dan mempersoalkan masalah tersebut. "Sebaiknya ditanyakan saja kepada pak gubernur dan pak dirjen laut," katanya.
Sedangkan Kepala Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur (KSOP) sebagai regulator yang dihubungi melalui handphonenya, ennggan memberikan keterangan. "Sebaiknya, permasalah ini ditanyakan saja kepada bagian humas kantor saya," katanya sembari menghentikan pembicaraan. (PRB)