Drs. Hartono, SH, MH, MBL
BIJAK ONLINE (SOLOK)-Anggota DPRD Kabupaten Solok, khususnya Komisi B dan C, yang melakukan study banding ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, meradang setelah diberitakan Media Online Tabloidbijak.com, dengan tudingan pergi melihat bule mandi pada bulan ramadhan.
“Kita masih bersyukur masih ada media yang berani mengkritik anggota dewan pergi ke Lombok dengan tudingan melihat bule mandi, meski itu hanya bahasa kiasan. Namun sebagai orang Minang, arti melihat bule mandi itu bermacam-macam. Mengapa pula harus tersinggung. Toh ke Lombok melihat apa? Padahal masih banyak daerah lain di Indonesia yang secara geografis kondisi alamnya sama dengan Sumbar, seperti Jawa Barat, Banten atau Aceh. Ke Lombok yang orang tahu hanya lokasi wisata tempat bule pada berjemur,” tutur tokoh masyarakat Guguk, Mahendra Sinapa, Minggu (12/7) ketika diminta tanggapannya seputar tudingan anggota DPRD agar meralat berita Media Online Tabloidbijak.com, Minggu lalu.
Di mata Mahendra, sebagai kontrol sosial, peran media sudah tepat untuk mengingatkan anggota dewan yang pergi menggunakan uang rakyat. “Mereka juga harus mempertanggungjawabkan perjalanan mereka nanti di akherat, apakah sudah bermanfaat kunker mereka untuk Kabupaten Solok atau belum. Toh dari semenjak Bupati Gamawan Fauzi, entah sudah berapa kunker atau study banding anggota DPRD Kabupaten Solok ke seluruh Indonesia. Tapi apa implementasinya yang sudah diberikan ke pemerintah dan masyarakat Kabupaten Solok. Jadi kalau dituding sekedar jalan-jalan dan mencari uang saku, apa itu juga salah?,” tambah Mahendra Sinapa, dengan nada agak tinggi.
Sementara tokoh masyarakat Batang Barus, Nova Indra, malah mempertanyakan kepergian anggota dewan ke Lombok yang secara geografis dan tradisi budaya jauh berbeda dengan Solok. “Benar mereka beragama Islam, tetapi daerah Lombok dikenal sebagai kampung bule berjemur dan wajar saja masyarakat mempertanyakan hal itu,” tutur Nova Indra. Dijelaskan Nova, dari berita yang dia baca dari media, pimpinan dewan priode sekarang sudah berjanji akan membawa marwah DPRD Kabupaten Solok sebagai lembaga terhormat, tetapi nyatanya masih tidak lebih baik dari sebelumnya. Bahkan kunjungan anggota DPRD ke Lombok tersebut, menjadi pemicaraan hangat di kalangan wartawan dan masyarakat serta media sosial lainnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok dan juga pengacara kondang, Drs, Hartono, SH, MH, MBL, yang berkantor di Taman Aries, Jakarta.
Menurutnya, langkah media sebagai alat kontrol sosial tidak salah dalam memberitakan dan mengkritik perjalanan anggota DPRD. “Kalau memang tidak suka sama pemberitaan tersebut, kan ada hak jawab. Selagi batas yang wajar, media tidak bisa diintervensi, karena itu adalah bagian dari tugas wartawan untuk mengontrol penggunaan uang negara oleh pejabat dan anggota dewan,” tutur Hartono, melalui telepon selulernya.
Dimata Hartono, sebagai kontrol sosial, tugas wartawan sudah benar memberitakan dan mengkritik perjalanan anggota dewan. Sebab kepergian anggota dewan menggunakan uang rakyat, yang secara notabenya akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan sebagai orang beragama.
Sebelumnya, beberapa orang anggota dewan menghubungi, baik melalui HP atau pesan melalui media sosial dan menyebutkan bahwa anggota dewan ke Lombok bukan untuk melihat bule mandi telanjang tetapi untuk kunker. Namun kenapa memilih Lombok yang secara adat, geografis dan tradisi budaya berbeda dengan Kabupaten Solok, hanyalah anggota dewan yang tahu. Berita tentang kunjungan anggota dewan pada bulan ramdhan ke Lombok, menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Kabupaten Solok. Seperti kebakaran jenggot, para legislator Solok tersebut seolah menyadari dirinya sudah salah memilih Lombok (wandy)