TAMPAKNYA, anggota DPR RI Ir Mulyadi akan berpasangan dengan mantan Walikota Padang, Dr Fauzi Bahar Msi Datuk Nan Sati maju di Pilgub Sumbar yang akan digelar serentak, 9 Desember 2015 mendatang.
Sebagaimana kita ketahui, Ir Mulyadi seorang politisi dari Partai Demokrat dan Dr Fauzi Bahar Msi Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Padang. Berarti sudah bisa dikatakan ada kesepakatan antara Partai Demokrat berkoalisi dengan PAN, meskipun belum ada pernyataan resmi dari kedua partai tersebut dan baru sebatas kesepakatan dari dua kandidat, serta beberapa pendukung keduanya.
Kemudian, dari fakta yang lain, terdengar ada pertemuan di rumah Jefri Geofani di Singapura yang dihadiri, Ir Mulyadi, Fauzi Bahar dan pentolan Hanura, PDI-Perjuangan, PKB. Dari pertemuan itu ada sinyal kalau akan terjadi koalisi, Demokrat, PAN, Hanura dan PDI-Perjuangan, PKB di Sumatera Barat untuk mengusung Mulyadi dengan Fauzi Bahar menjadi cagub dan cawagub Sumbar di Pilgub.
Jika koalisi itu memang terealisasi belum menjadi jaminan pasangan Mulyadi-Fauzi Bahar bisa memenangkan Pilgub Sumbar, 9 Desember mendatang. Kenapa? Rasanya masyarakat Kota Padang masih teringat tentang tragedi kekalahan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Desri Ayunda-James Hellyward (DeJe) dalam Pilwako putaran kedua, Maret 2014 lalu.
Padahal waktu itu, De-Je yang maju melalui jalur independen pada putaran pertama, didukung enam parpol yakni PDIP, Golkar, Demokrat, Hanura, PAN dan PKPI, pada putaran kedua. Hasilnya, De-Je kalah dari pasangan Mahyeldi-Emzalmi (Ma-Hem) yang hanya didukung dua parpol, yakni PKS dan PPP. Bahkan waktu itu, De-Je didukung pula secara moril oleh mantan Walikota Padang, Syahrul Ujud dan mantan Gubernur Sumbar, Ir Azwar Anas.
Dari fakta itu, setidaknya telah membuktikan bahwa parpol hanya sebatas memberikan dukungan moril tanpa ada tindakan yang jelas dalam pemberian dukungan suara dari pemilih kepada kandidat yang maju. Terlihat Parpol hanya sebagai pendukung, tetapi tidak mengakar dan hanya bergerak di tingkat elit saja.
Persoalan ini, juga menjadi pertanda bahwa rasionalitas yang dibangun oleh partai maupun elit politik berbeda dengan rasionalitas masyarakat. Rasionalitas partai dan elit bisa didasarkan kepentingan, kedekatan, materi dan lainnya. Namun masyarakat tidak memandang seperti itu.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa berpolitik praktis di era reformasi, dukungan sejumlah partai dan elit hanya sebatas dukungan moril dan bukan berupa tindakan. Fakta ini juga bisa dikatakan, dukungan yang diberikan ini seakan menggambarkan ada politik di dalam politik. Karena ada kepentingan yang berada di balik dukungan tersebut. (Penulis wartawan tabloid bijak)