BIJAK ONLINE (Padang)-Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengatakan, inflasi yang sering terjadi di Sumbar pada beras dan cabe merah. Padahal berdasarkan data yang diiliki seharusnya terjadi surplus bila dilihat dari jumlah penduduk dan luas lahan yang tersedia.
"Mengapa hal tersebut terjadi?," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat mencanangkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LPDM) Sumbar dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Kabupaten Agam 2015, di Tilatang Kamang, Rabu (6/5) lalu.
Persoalkan tersebut terjadi, kata gubernur, disebabkan hasil pertanian yang dijual ke luar sumbar, tentunya dengan penawaran harga yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan kekurangan stok dan membuat harga melonjak naik dan itu menyulitkan bagi petani dan masyarakat.
Untuk mengatasi masalah tersebut, kata gubernur, pemerintah membuat program LPDM dan KRPL. "Kebijakan ini sebagai sebuah strategi yang tepat dan bagus terhadap persoalan yang dihadapi dikalangan petani Sumbar," ujar politisi PKS ini.
Kemudian, kata gubernur, bantuan LPDM yang diserahkan kepada Gapoktan-Gapoktan merupakan sebuah program yang bertujuan menggerakan kegiatan agribisnis, terutama pada unit usaha distribusi atau pemasaran, dan atau unit pengelolahan hasil untuk dapat melakukan pembeliaan-penjualan gabah dari anggotanya serta panen strategis lainnya disaat luar masa panen.
"Dengan hal tersebut kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh unit distribusi dan pengelolahan hasil minimal petani disaat panen raya dapat menerima harga yang layak dibanding mereka yang menjual kepada pihak lain yang harganya mungkin lebih rendah," kata Dewan Syuro PKS ini.
Lebih lanjut Irwan Prayitno juga menjelaskan tentang bantuan KRPL yang diserahkan kepada Kelompok Tani Wanita (KWT), hal ini memiliki sasaran agar didalam sebuah rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa membeli dipasar. "KWT bisa menanam tanaman kebutuhan sehari-hari dipekarangan rumah, seperti : cabe merah, tomat, kacang panjang, dll di poly bed, sehingga bisa mengurangi pengeluaran belanja yang bisa digunakan untuk kebutuhan penting lainnya," terangnya lagi.
Diakhir sambutannya Gubernur berpesan kepada para Gapoktan yang menerima bantuan, agar mempergunakan dan memanfaatkan bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan dan jangan sampai salah digunakan. "Bantuan yang diberikan itu adalah uang negara, maka akan diminta pertanggung jawaban nantinya kedepan," sebut Gubernur
Sementara Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumbar, Ir. Effendi menyampaikan tahun 2015, Sumbar melalui dana Dekonsentrasi mendapatkan alokasi dana untuk penumbuhan LDPM sebanyak 8 (delapan) Gapoktan, dengan masing-masing mendapat Bansos Rp. 150 juta dan untuk penumbuh KRPL di Kab. Agam juga melalui dana Dekonsentrasi sebanyak 12 (dua belas) KWT, masing-masing Rp. 15 juta.
"Tahun 2015 ini untuk bantuan LPDM didapat oleh 8 Gapoktan yang tersebar di 5 Kab/Kota se-Sumbar dan 12 KWT di Kab. Agam," jelas Effendi. . (HUMAS SUMBAR)